Ijtima Ulama dan Tokoh untuk Kepemimpinan Nasional akan Digelar di Jakarta
Jakarta (SI Online) – Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama [GNPF Ulama) akan menggelar ljtima’ Ulama dan Tokoh Nasional. Acara itu insya Allah akan diselenggarakan pada 27-29 Juli mendatang.
Acara yang akan digelar di Jakarta ini merupakan salah satu langkah nyata GNPF Ulama untuk mencari solusi bagi persoalan bangsa dan NKRl.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum GNPF Ulama, Ustaz Yusuf Muhammad Martak dalam jumpa pers bersama awak media di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (23/7/2018).
“Sebagai bagian dari bangsa tercinta ini, GNPF Ulama juga ingin memberikan sumbangsih solusi atas persoalan yang sedang terjadi, mulai dari kepemimpinan, ekonomi sampai dengan sosial keagamaan,” kata pria yang juga ketua penyelenggara dan penanggung jawab ijtima’ itu.
Lebih lanjut ia menjelaskan, ljtima’ ini nantinya akan dihadiri para ulama dan tokoh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka diundang ke Jakarta untuk didengar pendapatnya tentang kondisi negeri ini.
“Insya Allah akan hadir sekitar 500 orang ulama dari seluruh daerah di Indonesia, mereka merupakan perwakilan dari berbagai organisasi yang ada. Kita ingin Ijtima’ ini juga menjadi ajang silaturahmi para ulama,” jelasnya.
Ustaz Yusuf juga menegaskan, diantara hal penting yang akan dibahas para ulama dalam Ijtima’ adalah soal kepemimpinan nasional dan penguatan ekonomi umat.
“Kami ingin memberikan petunjuk bagi umat dalam memilih pemimpin. Apalagi ini menjelang tahun 2019, ada momentum pilpres dan pileg. Umat harus bisa menentukan pilihan pemimpin dan wakil rakyat yang jelas berpihak pada Islam dan kaum muslimin,” ungkapnya.
Sedangkan untuk persoalan ekonomi, lanjutnya, umat lslam juga harus berdaulat. “Umat lslam jangan hanya menjadi konsumen, tapi harus juga menjadi pelaku ekonomi. Umat Islam juga harus terjun ke sektor-sektor ekonomi, agar terjadi pemerataan kesejahteraan,” jelasnya.
Selain persoalan kepemimpinan nasional dan ekonomi umat, akan dibahas juga strategi dakwah dan persoalan kelembagaan. “Jadi semua itu akan dibahas di masing-masing komisi,” ungkapnya.
red: adhila
