Rencana Jalan Berbayar di DKI: Siapa Untung, Siapa Buntung?
Pemprov DKI berencana menerapkan jalan berbayar yakni Electronic Road Pricing atau ERP, dalam waktu dekat ini. Penerapan itu dilakukan agar kemacetan bisa berkurang dengan efektif. Meski baru wacana namun program tersebut dapat disepakati dan disahkan kapan saja.
Sejumlah fraksi seperti PAN, Nasdem dan PKS, bahkan menolak program ERP dengan dalih akan merugikan dan semakin memberatkan masyarakat, dimana sebagian dari jalan tersebut adalah akses utama masyarakat setempat, ditambah lagi masih banyak yang kurang mampu.
Meski banyak pihak yang menolak, namun tak menutup kemungkinan program ini tetap akan dijalankan, padahal selama ini rakyat sudah cukup disengsarakan dengan pajak yang semakin meningkat, belum lagi kenaikan BBM yang bertubi-tubi memberatkan masyarakat. Sementara itu pembuatan jalan diambil dari hasil pajak yang dikeruk dari masyarakat juga.
Alih-alih ingin mengurangi dampak kemacetan padahal sedang memalak rakyat, seperti itulah ekonomi kapitalis tak mau rugi selalu ingin untung. Kapitalisme adalah suatu kebebasan dari semua hal yang berkaitan dengannya hanya ditujukan untuk mensejahterakan diri sendiri.
Teori ini yang kemudian banyak digunakan oleh berbagai negara barat dan Indonesia menjadi negara pengekor. Sejak diterapkannya teori ini tidak pernah terbukti bahwa masyarakat semakin sejahtera, justru semakin terpuruk. Karena sebagian besar keuntungan yang dikeruk bersumber dari pajak masyarakat lokal, selebihnya dari para investor asing.
Maka yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat. Belum lagi kemungkinan lainnya akan terjadi apabila program ini dijalankan, pencaharian masyarakat bisa saja berkurang karena mayoritas masyarakat banyak yang beraktivitas dan bekerja diluar rumah, dan akses utamanya pasti jalan raya. Ini yang kemudian harus dipertimbangkan lagi.
Kapitalisme telah terbukti tidak memberi keuntungan pada masyarakat, justru semakin buntung dengan adanya berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Belum lagi harus menanggung kebutuhan hidup keluarga mereka yang semakin meningkatkan, di sisi lain harus legowo menerima segala keputusan pemerintah yang subjektif.
Jika pun dikaitkan dengan utang negara yang semakin menumpuk, lalu apakah masyarakat yang harus menanggung dan dikorbankan dengan membayar berbagi pajak-pajak yang telah ditetapkan pemerintah? Sementara para pengusaha dan pejabatlah yang banyak mengambil keuntungan dalam hal ini. Rakyat bukannya untung malah dibuat semakin buntung.
Bagaimana Pandangan Islam
Diantara ciri khas Islam adalah mempunyai aturan yang unik, tegas, sederhana, dan berwibawa. Untuk itu Islam mudah diterima dalam lingkungan sosial. Selain itu aturannya mampu menyelesaikan segala problematika umat dari segala aspek kehidupan.
Lalu bagaimana pandangan Islam terhadap jalan berbayar? Seperti yang kita ketahui jalan adalah akses utama masyarakat dalam beraktivitas, siapapun bisa melewatinya kapanpun yang ia mau karena termasuk dalam fasilitas umum. Karena ia adalah milik umum artinya tak perlu untuk membayar dengan alasan apapun, apalagi hanya dengan alasan yang klasik untuk mengurangi dampak kemacetan.
