LIPIA, Orde Baru, CSIS, dan Alamsjah Ratu Perwiranegara

Ketika menjabat sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983), Letjen (Purn) H. Alamsjah Ratu Perwiranegara memandang secara empatik pada umat Islam di Indonesia yang menurut beliau masih berada pada kondisi 3K (Kebodohan, Keterbelakangan, dan Kemiskinan).

Untuk menghapus 3K itu Menteri Alamsjah bekerja sama dengan berbagai instansi kepemerintahan untuk meningkatkan kemampuan dasar pada institusi pendidikan Islam seperti pesantren.

Gayung bersambut, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi pada 1981 berencana mendirikan Lembaga Bahasa Arab untuk turut andil meningkatkan kemampuan berbahasa Arab umat Islam, khususnya lulusan pesantren, agar bisa sekolah lebih tinggi lagi. Menteri Alamsjah setuju akan rencana ini karena ingin melihat umat Islam lebih mengerti tentang ajaran agamanya dengan kemampuan berbahasa Arab yang lebih baik.

Namun ada satu kendala yang datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang sedang dijabat oleh Daoed Joesoef (penyandang dua gelar doktor di bidang Keuangan Internasional dan Ekonomi di Universite Paris I Sorbonne, Prancis). Menteri Daoed Joesoef yang turut mendirikan CSIS (Center for Strategic and International Studies) pada 1971 menolak mengeluarkan izin kepada Kedutaan Besar Arab Saudi. Kita mengetahui bahwa CSIS ini memberikan masukan kebijakan kepada rezim Orde Baru yang banyak merugikan umat Islam.

Menteri Alamsjah menilai keputusan itu tidak adil, karena Menteri Daeod Joesoef telah mengeluarkan izin untuk lembaga bahasa serupa bagi Kedubes negara lain seperti Inggris, Prancis, Spanyol, bahkan Rusia, dan Jepang. Bahkan, Kedutaan Arab Saudi sudah mengajukan izin sejak dua tahun, namun tidak kunjung mendapat persetujuan. Padahal umat Islam di Indonesia adalah yang terbesar di dunia, walaupun memang kebutuhan mempelajari bahasa Arab masih terbatas di lingkungan pesantren pada waktu itu.

Pada percakapan telepon, Menteri Alamsjah pada biografinya mencatat sebuah respon subyektif dari Daoed Joesoef sebagai berikut, “Tidak ada kursus bahasa Arab saja, umat Islam sudah fanatik, apalagi kalau diadakan kursus bahasa Arab!” Demikian pandangan negatif salah satu pendiri CSIS yang juga pejabat tinggi negara atas umat Islam di Indonesia sejak 1981.

Menteri Alamsjah juga mencatat dalam biografinya kontroversi kebijakan Menteri Daeod Joesoef sebelumnya yang melarang sekolah libur pada bulan Ramadhan.

Menteri Alamsjah justru memandang bahwa dengan meningkatnya kemampuan bahasa Arab maka masyarakat muslim di Indonesia akan semakin dewasa dalam bersiap karena lebih memahami arti Al-Qur’an, hadits, serta berbagai buku agama. Menurut saya, luar biasa pandangan beliau pada 1980-an itu mengaitkan antara kemampuan bahasa dengan kepahaman agama serta toleransi antarumat beragama.

Menteri Alamsjah berusaha mendekati Menteri Daoed Joesoef dengan baik, namun menurut beliau, “Daoed Joesoef rupanya sudah memandang apriori (negatif) kepada Islam.” Setelah dilaporkan kepada Presiden Soeharto, beliau mengajurkan untuk berkoordinasi dengan Menko Kesra (Jenderal Soerono Reksodimedjo). Dalam rapat gabungan itu kembali penolakan keras ditunjukkan oleh Daoed Joesoef hingga dibalas keras juga oleh Menteri Alamsjah: “Bahasa Russia dan bahasa China yang negaranya Komunis itu boleh diajarkan, mengapa bahasa yang diperlukan oleh 90 persen rakyat Indonesia tidak boleh, mengapa?”

Ketika mengatakan itu, Daoed Joesoef bahkan menginterupsi, sehingga Menteri Alamsjah melayangkan tangannya ke muka Daoed Joesoef hingga terjatuh kaca matanya; untung tidak terjadi bentrok fisik lebih lanjut. Rapat yang sedianya akan dilanjutkan atas usulan Menkokesra (Jenderal) Soerono akhirnya dihentikan atas usul Menlu, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Beliau dengan bijaksana mengatakan: “Masalah ini menyangkut soal diplomatik, biarlah diambil alih oleh Departmen Luar Negeri.”