Tarif Tol JORR Dinaikkan, Fadli Zon: Pemerintah Makin Memeras Rakyat
Jakarta (SI Online) – Rencana pemerintah menaikkan tarif jalan tol di ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) mulai Rabu 20/6/2018, dikritik keras Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.
Kebijakan tersebut dinilai Fadli tidak memiliki dasar kalkulasi kuat, hanya menguntungkan BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) dan menambah beban ekonomi masyarakat. Bahkan kebijakan ini makin memeras rakyat di tengah daya beli yang lemah.
“Kebijakan pemerintah menaikkan tarif tol 20 Juni besok, sangat tak logis. Pendapatan jalan tol saat ini sudah tinggi, tapi standar pelayanan masih belum memadai. Kalkulasi kenaikan tarif tidak melalui pertimbangan matang. Tiga hal tersebut menandakan tujuan kenaikan tarif kali ini memang hanya untuk meningkatkan keuntungan pengelola jalan tol. Bukan karena mau meningkatkan pelayanan,” ungkap Fadli dalam pernyataannya, Selasa 19 Juni 2018.
Sebelumnya, BPJT (Badan Pengelola Jalan Tol) menyampaikan dua alasan kenaikan tarif tol. Pertama, mendorong kendaraan angkutan barang untuk mematuhi aturan muatan dan dimensi. Kedua, mempersingkat waktu tempuh yang dijalani pengguna jalan tol karena gerbang tol yang dilewati berkurang.
Menurut Fadli, dua alasan kenaikan tarif yang disampaikan BPJT itu sekilas tampak membela kepentingan publik. Namun hal tersebut sebenarnya hanya membalut kepentingan terselubung sesungguhnya untuk menggenjot keuntungan.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mencatat setidaknya ada tiga persoalan kenaikan tarif tol JORR kali ini. Pertama, kenaikan tarif ini berpotensi menyalahi regulasi. Kedua, kenaikan tarif tol ini juga sangatlah tak logis, sebab pendapatan BUJT cukup tinggi. Ketiga, penyesuaian tarif tol yang tak diiringi penyesuaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Menurut Fadli, di tengah situasi pelayanan yang masih buruk, keuntungan BUJT yang sudah tinggi, dan daya beli masyarakat yang masih rendah, kebijakan kenaikan tarif tol ini harus ditolak. Kebijakan ini semakin menandakan tak adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat pengguna jalan tol.
“Jalan tol seharusnya bagian dari pelayanan publik bukan mesin keuntungan. Pemerintah jangan memeras rakyat,”pungkasnya.
red: shodiq ramadhan
