20 Tahun Pupuk Demokrasi, Sekarang Kembali Layaknya Negara Baru Merdeka

“Terkait isu ini, sepanjang 2018 kita disajikan maraknya pelanggaran administrasi kependudukan. Mulai dari ditemukannya jual beli blanko e-KTP, tercecernya ribuan e-KTP di Bogor dan Jakarta, serta adanya isu dimana 31 juta pemilih yang belum masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Ini semua tentu mengancam kredibilitas pelaksanaan Pemilu 2019,” paparnya.

Fadli mengaku tak ingin Pemilu 2019 yang menyedot anggaran sekitar 24 triliun rupiah ini, berjalan dengan kualitas data pemilih yang buruk.

Dari catatan di atas, ia berkesimpulan, baik di level makro maupun mikro, demokrasi mengalami kemunduran. Ikhtiar bangsa ini selama 20 tahun memupuk demokrasi, terpaksa mengalami setback, layaknya negara baru merdeka.

“Ini semua harus segera dibenahi. Jika tidak, kecurigaan publik terhadap proses pemilu yang manipulatif, akan semakin meningkat. Ini tentu tidak kita harapkan. Dengan anggaran triliunan yang dikeluarkan, kita tak mau Pemilu 2019 hanya sekedar menjemput takdir demokrasi Indonesia yang lebih buruk,”pungkasnya.

red: farah abdillah