Rakyat Butuh Mitigasi Bencana, Bukan Pencitraan Penguasa
Video dan kolase foto selfie Presiden Jokowi ramai dibicarakan netizen di linimasa. Pasalnya, video dan kolase foto tersebut diambil saat Presiden Jokowi meninjau lokasi terdampak tsunami Selat Sunda di Pandeglang, Banten. Aksi presiden tersebut pun ramai menuai kritik dari publik. Alih-alih berinteraksi dengan para korban. Presiden seolah-olah memanfaatkan momen tersebut untuk ajang pencitraan.
Aksi selfie presiden tersebut pun ditanggapi oleh mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai. Dalam surat terbukanya ia menyampaikan kesedihannya melihat video Presiden Joko Widodo mengatur kamera seakan mau menunjukkan kepedulian. Hanya demi sebuah pencitraan di atas puing-puing kematian dan penderitaan rakyat Banten (rmol.co, 26/12/2018).
Surat terbuka dari Natalius Pigai seolah mewakili perasaan rakyat yang ditimpa musibah. Melihat sikap penguasa yang tidak mencerminkan kekhawatiran dan kepedulian kepada rakyatnya. Sebaliknya memanfaatkan momentum bencana sebagai ajang pecitraan.
Tak hanya pencitraan yang dipoles indah. Janji manis pun diumbar. Seperti diberitakan viva.co.id, 24/12/2018, Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk membeli alat-alat deteksi early warning system gempa dan tsunami.
Mantan gubernur DKI ini juga menyampaikan, alat haruslah tipe terbaik sehingga bisa memberi peringatan yang andal. Pernyataan yang kerap diulang Presiden Jokowi saban bencana datang. Hal yang sama juga ia katakan saat menanggapi bencana gempa dan tsunami Palu beberapa bulan yang lalu.
Pencitraan Penguasa vs Minim Anggaran
Sayangnya pernyataan presiden kontradiktif dengan fakta yang ada. Persoalannya, menambah alat deteksi butuh uang yang tak sedikit, dan anggaran untuk itu justru dipotong. Rapat pembahasan rancangan APBN 2019 di DPR pada 26 Oktober lalu memutuskan anggaran untuk BMKG–dan Badan SAR Nasional–’disunat’.
BMKG mengusulkan anggaran sekitar Rp2,9 triliun. Namun, dalam Raker, Komisi V hanya menyetujui anggaran dengan total Rp1.754.228.195.000. Sementara alokasi dana untuk Basarnas dalam RAPBN 2019 hanya disetujui Rp1.986.896.526.000.-
