Ilusi Kesejahteraan dalam Sistem Kapitalis
Lapangan kerja selalu menjadi perdebatan hampir di seluruh negara. Dimulai porsi pekerjaan, tuntutan kesejahteraan termasuk di dalamnya upah. Sangat erat kaitannya dengan pemerintah dalam hal ini sebagai pengatur urusan rakyatnya. Apakah penguasa mampu menjadi pelindung hak-hak rakyatnya dalam hal ini jaminan pekerjaan ataukah malah sebagai penonton saja ketika rakyatnya justru terabaikan hak-haknya.
Sehubungan dengan hal itu, baru-baru ini terjadi unjuk rasa pekerja Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP) para pekerja melakukan aksi protes perihal gaji yang dinilai tidak sesuai dengan porsi pekerjaan sehingga mereka menginginkan kenaikan gaji sebesar 20%. Aksi itu sempat viral di media sosial. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit 5 detik, terdengar suara yang menarasikan bahwa aksi itu tersebut didominasi oleh pekerja asing asal China. Namun, ada juga video yang menyebut demo itu untuk menolak dominasi pekerja asing (cnnindonesia, 25/01/2019).
Sebenarnya tidak begitu penting membahas pihak mana yang melakukan unjuk rasa apakah TKA asal China ataukah pekerja pribumi. Hal yang harus ditekankan bagaimana sikap penguasa perihal ketenagakerjaan ini? Ternyata responnya mengecewakan, hal ini dituturkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri di akun Twitter pribadinya, Jumat (25/1), “Selamat pagi. Demo buruh di Morowali bukan demo TKA China. Juga bukan demo menolak TKA China. Demo buruh di Morowali terkait Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten setempat, yang saat ini sedang ditangani otoritas terkait di sana. Jangan termakan hoaks. Jangan ikut sebarkan hoaks. Waspadai adu domba.”
Sistem Kapitalisme Melahirkan Penguasa Apatis
Salah satu problem yang langsung menyentuh kaum buruh adalah rendahnya atau tidak sesuainya pendapatan (gaji) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini, yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara gaji yang diterima relatif tetap, menjadi salah satu pendorong gerak protes kaum buruh.
Adapun dalam sistem ekonomi Kapitalis, rendahnya gaji buruh justru menjadi penarik bagi para investor asing. Termasuk pemerintah, untuk kepentingan peningkatan pendapatan pemerintah (bukan rakyat), justru memelihara kondisi seperti ini. Kondisi ini menyebabkan pihak pemerintah lebih sering memihak kepada investor, dibanding dengan buruh (yang merupakan rakyatnya sendiri) ketika terjadi krisis perburuhan. Rendahnya gaji juga berhubungan dengan rendahnya kualitas SDM. Persoalannya bagaimana, SDM bisa meningkat kalau biaya pendidikan mahal? Hal itu menjadi PR besar yang harus diselesaikan oleh Pemerintah.
Dari cuitan Hanif Dhakiri dapat kita tarik kesimpulan bahwa ada pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Sebenarnya tidak akan mungkin goal sebuah kebijakan tanpa melibatkan Pemerintah Pusat. Sayangnya sistem saat ini didesain tidak untuk perduli akan kesulitan rakyatnya. Perihal kesejahteraan dibebankan terhadap individu. Adapun Pemerintah hanya menetapkan upah minimum. Tak peduli nilai upah yang ditetapkan itu apakah cukup untuk kebutuhan hidupnya jika hanya bertumpu pada gaji saja. Sementara biaya kebutuhan hidup semakin hari semakin meningkat. Seperti itulah sistem Kapitalisme melahirkan penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya.
Harus #GantiSistem
Islam mewajibkan negara menjalankan kebijakan makro dengan menjalankan apa yang disebut dengan Politik Ekonomi Islam. Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan berbagai kebijakan untuk mengatur dan menyelesai-kan berbagai permasalahan hidup manusia dalam bidang ekonomi.
Politik ekonomi Islam adalah penerapan berbagai kebijakan yang menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok (primer) tiap individu masyarakat secara keseluruhan, disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai dengan kemampuan yang mereka.
