Di Era Jokowi Demokrasi Makin Mundur
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon menilai selama lima tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, kehidupan demokrasi terus mengalami kemunduran. Menurutnya sejumlah indikator kebebasan sipil kondisinya terus memburuk.
“Penilaian ini telah dikemukakan berbagai lembaga, baik lembaga internasional maupun dalam negeri. Terakhir, awal November kemarin, menurut hasil survei Lembaga Survei Indonesia, kebebasan sipil yang merupakan fondasi demokrasi kondisinya makin memprihatinkan,” ungkap Fadli melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (21/11/2019)
Dengan menguti data survei LSI, Fadli menyebut, ada 43 persen responden yang merasa masyarakat saat ini semakin takut berbicara politik. Jumlah ini telah meningkat lebih dari 100 persen dibanding hasil survei tahun 2014, di mana waktu itu yang mengutarakan ketakutan serupa hanya sebesar 17 persen. Dari survei yang sama, diperoleh keterangan jika ketakutan masyarakat ini umumnya dipicu oleh kian maraknya penangkapan semena-mena oleh aparat hukum.
Selain takut berbicara politik, dari survei itu diketahui, orang kini juga cenderung takut berorganisasi. Ada 21 persen responden yang menganggap warga sekarang takut berorganisasi. Angka ini naik dari tahun 2014 yang hanya 10 persen.
“Temuan-temuan dan indikator ini haruslah menjadi tanda bahaya (alarm) bagi nasib demokrasi kita,” kata Fadli.
Jika indikator kebebasan sipil itu dirasa belum cukup lanjut Fadli, dalam indeks kebebasan yang disusun Freedom House, sebuah lembaga nirlaba yang berkantor di Washington, Amerika Serikat, peringkat Indonesia juga terus turun dibandingkan periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa SBY, status Indonesia masih tergolong sebagai negara “Bebas” (Free). Namun, di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, status Indonesia kini turun menjadi “Setengah Bebas” (Partly Free).
Menurut Ketua BKSAP DPR itu, hasil-hasil riset lembaga internasional itu dapat menggambarkan setidaknya ada empat indikator utama kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yaitu melemahnya kebebasan berpendapat dan berekspresi; mundurnya kebebasan akademik; meningkatnya aksi kekerasan oleh aparat; dan tersanderanya aktivitas serikat buruh.
“Kondisi kemunduran demokrasi semacam ini tentu saja sangat kontras dengan Nawacita yang dulu dijanjikan Presiden Joko Widodo,” kata Fadli.
Politisi lulusan London School of Economics (LSE) itu mengaku tidak ingin kehidupan demokrasi terus menurun dan memburuk. Ia mengingatkan Presiden untuk memperhatikan isu ini. Jangan sampai di akhir periode keduanya kelak, Jokowi akan dikenang dengan memori buruk oleh warganya.
“Jangan sampai legacy yang ditinggalkan adalah kemunduran dan hancurnya demokrasi di Indonesia. Jadi, suka atau tidak suka, perlu ada perbaikan iklim demokrasi dalam lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Red: shodiq ramadhan
