PDIP Usul PT Lima Persen, Hanura: Indonesia Mengarah Oligarki
Jakarta (SI Online) – Usulan PDIP untk menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) menjadi lima persen menuai kritikan dari sesama partai koalisi pendukung Jokowi. Hanura, partai yang tidak lolos PT pada Pileg lalu, salah satunya.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Inas Nasrullah menyebut usulan itu menunjukkan arogansi partai-partai pemenang pemilu.
“Secara tidak disadari bahwa arogansi partai-partai pemenang pemilu semakin menonjol karena merasa sangat percaya diri akan meraih PT 5 persen,” kata Inas, Senin (13/1/2020), seperti dilansir Tempo.co.
Inas juga tak menampik kenaikan ambang batas parlemen itu akan semakin menyulitkan partai-partai kecil lolos ke Senayan. Kata dia, kondisi tersebut menunjukkan menguatnya oligarki partai dan elite politik.
“Tanda-tanda Indonesia mengarah menjadi oligarki sangat kentara karena elite politik yang berkuasa sedang mengarahkan kearah sana dengan merancang PT semakin besar,” ujar dia.
Menurut Inas, sistem pemerintahan demokrasi seharusnya diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. “Bukan oleh sekelompok orang saja yang justru cenderung menjadi oligarki,” kata Inas.
Kenaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen ini merupakan salah satu rekomendasi Rakernas I PDIP yang disampaikan Ahad kemarin, 12 Januari 2020. Partai banteng juga menyarankan kenaikan berjenjang untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami rekomendasikan ambang batas yang berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten,” kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Januari 2020.
Hasto merinci, ambang batas parlemen untuk Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan naik menjadi lima persen, dari sebelumnya empat persen. Adapun ambang batas untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi diusulkan sebesar empat persen dan DPRD kabupaten/kota sebesar tiga persen.
red: asyakira
