Fadli Zon: Pemerintah Lamban Tangani Krisis
Jakarta (SI Online) – Anggota DPR Fadli Zon menilai, seratus hari pertama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo ditandai mencuatnya sejumlah krisis.
Fadli menyebut sejumlah krisis yang dimaksud adalah krisis yang dialami oleh perusahaan asuransi pelat merah Jiwasraya, krisis perbatasan di perairan Natuna Utara, krisis kepercayaan akibat tertangkap tangannya komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), krisis penegakkan hukum akibat pelemahan kerja KPK, krisis Asabri, hingga krisis virus Corona yang kini telah menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia.
“Tentu saja semua itu bukan perkembangan yang kita harapkan. Sesudah melewati pesta demokrasi yang mahal dan menelan banyak korban jiwa, kita berharap ada kondisi yang lebih baik sesudahnya. Kini, harapan itu seperti membentur tembok tebal,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Rabu 5 Februari 2020.
Waketum Partai Gerindra itu mengakui, tak semua krisis sepenuhnya berada di dalam kontrol Pemerintah. Namun, kata dia, sesudah semuanya mencuat semua berharap Pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi agar tidak muncul krisis yang lebih parah lagi.
Ia menyebutkan, salah satu dampak krisis yang telah menghadang di depan mata adalah pelemahan ekonomi dunia akibat wabah virus Corona. Wabah tersebut telah melumpuhkan aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah di China, sehingga membuat permintaan minyak mentah mereka turun hingga 20 persen.
Menurut Ketua BKSAP DPR itu, angka 20 persen itu sangat besar dampaknya bagi perekonomian dunia. Apalagi, Wuhan juga adalah satu produsen bahan baku bagi industri elektronika dan otomotif dunia.
“Pertanyaannya adalah apakah ancaman krisis tadi sudah semuanya diantisipasi Pemerintah?,” tanya dia.
Fadli mengaku khawatir jawabannya belum jelas. Ia beralasan, melihat respon Pemerintah dalam menangani beberapa krisis sangat lamban. Baru hari Minggu kemarin, kata Fadli, Pemerintah memutuskan melarang turis China masuk, sesudah banyak negara lain melakukannya terlebih dahulu.
“Kita berharap, sesudah munculnya kejadian-kejadian tadi, sensitivitas Pemerintah terhadap potensi munculnya krisis akan meningkat. Jangan sampai Pemerintah malah menimbun potensi krisis di periode kedua ini,” pungkas Fadli.
red: shodiq ramadhan