Bukhori Minta Satgas COVID-19 Rangkul MUI
Jakarta (SI Online) – Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori Yusuf, meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggandeng MUI untuk melakukan fungsi penyadaran kepada masyarakat terkait pentingnya memelihara kondisi spiritual.
Bukhori menilai kerjasama tersebut menjadi penting mengingat MUI memiliki jejaring tokoh agama hingga di akar rumput serta kekuatan pengaruh di masyarakat.
“BNPB atau kini dikenal sebagai Satgas Covid-19 perlu membuat gerakan konkrit bersama MUI secara simultan,” kata Bukhori saat Rapat Kerja bersama BNPB cum Satgas Penanganan Covid-19 di Gedung DPR di Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Selain menyoroti urgensi pelibatan MUI, politisi PKS ini juga mengusulkan agar pasien yang positif dan telah melakukan isolasi mandiri sesuai prosedur bisa memperoleh fasilitas PCR dengan datang secara mandiri seraya tetap mengedepankan protokol kesehatan ke fasilitas kesehatan yang tersedia.
Menurut Bukhori, strategi ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi gejolak sosial di tengah lingkungan masyarakat. Pasalnya, di tengah melonjaknya angka Covid-19, ancaman konflik horizontal turut membayangi kondisi sosial masyarakat di akar rumput.
“Masyarakat saat ini begitu paranoid ketika mendapati petugas kesehatan ber-APD lengkap datang ke lingkungan mereka. Tidak jarang para petugas ini diusir bahkan dipersekusi oleh oknum warga sehingga justru menimbulkan ekses negatif. Selain itu, kondisi masyarakat yang kadung hopeless terhadap penanganan pemerintah selama ini juga punya andil terhadap sikap mereka yang terkadang di luar kendali,” bebernya.
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak multidimensional bagi masyarakat. Kinerja pemerintah pusat selama penanganan pandemi selalu disorot oleh publik. Misalnya, RRI dan Indo Barometer pada Mei 2020 melakukan survei di tujuh provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi.
Secara rinci, hasil dari survei tersebut menunjukan sebanyak (53,8%) masyarakat menyatakan tidak puas dengan langkah pemerintah pusat. Terdapat tiga alasan dominan yang membuat responden tidak puas. Pertama, kebijakan pemerintah pusat dinilai tidak konsisten (17,3%). Kedua, keterlambatan dalam mendistribusikan bantuan sosial (10,7%) dan terakhir terkait data penerima bantuan tidak akurat (10,1%).
red: shodiq ramadhan
