Gagal Move On, Anies-Sandi yang Raih WTP Prasetio Edi Malah Berterima Kasih pada Jokowi-Ahok-Djarot
Jakarta (SI Online) – Gagal move on, itulah kata yang tepat untuk Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Nyata-nyata yang bekerja untuk menyiapkan dan membuat laporan keuangan DKI hingga memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Anies-Sandi, politisi PDI-P itu malah berterima kasih pada Jokowi hingga Djarot.
Padahal, sepanjang DKI Jakarta dipimpin oleh Jokowi, Ahok hingga Djarot, tak satupun provinsi ini menerima opini WTP. Terakhir, DKI menerima opini WTP saat dipimpin Gubernur Fauzi Bowo pada 2012.
“Pertama-tama kita ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah sebelumnya ya yaitu Pak Jokowi-Ahok, Pak Ahok-Djarot, dan Pak Djarot. Karena (WTP) ini kalau tidak ada rentetan perubahan sistem pembayaran online, ini enggak akan terjadi. Mungkin saat inilah yang menerima sesuatu yang baik,” kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018), seperti dilansir Liputan6.com.
Menurut Prasetio, pemberian opini WPT oleh BPK kepada laporan keuangan DKI Jakarta adalah wajar, mengingat perbaikan aset dan pelaksanaan rekomendasi BPK sudah dilakukan sejak 4-5 tahun yang lalu.
“Jadi hal wajar ya hari ini BPK memberi WTP, hal wajar, karena empat tahun lima tahun pekerjaan memperbaiki sistem di DKI Jakarta bukan hal yang gampang. Akhirnya kita mendapat WTP, ini ada andil pemerintah sebelumnya,” ujar Pras.
Melalui akun instagram dan facebooknya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan proses yang dilakukan Pemprov DKI dibawah kepemimpinannya hingga meraih opini WTP. Berikut keterangan yang ada di akun medsos tersebut selengkapnya:
Capaian ini terasa spesial karena terakhir kali Pemprov DKI Jakarta meraih WTP pada tahun 2012. Sejak itu Pemprov DKI tidak pernah bisa meraih WTP. Hingga akhirnya, tahun ini kita bisa meraih opini WTP.
Ini rasanya berkah ramadhan dan saya apresiasi kerja keras seluruh jajaran Pemprov DKI beberapa bulan ini, karena telah menghasilkan prestasi yang membanggakan.
Pembenahan tata keuangan menjadi prioritas dan janji kampanye. Wagub Sandiaga Salahuddin Uno diberi tugas untuk mengawal proses ini. Kerja keras seluruh jajaran Pemprov DKI dalam rapat-rapat mingguan task force Road to WTP yang dipimpin langsung Wagub guna melakukan evaluasi dan monitoring atas semua action plan.
Kita siapkan ruang khusus untuk pembahasan WTP, disebut Ruang Rapat WTP di BPKD. Semua bekerja siang malam dalam artian sesungguhnya. Capaian ini membuktikan bahwa jika ada kemauan pasti ada jalan, jika ada ikhtiar dikerjakan dengan serius hingga tuntas.
Kita juga dibantu tenaga ahli dan akademisi yang kompeten dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Termasuk, Quality assurance dari BPKP dalam penguatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Inspektorat Provinsi DKI, dalam mengawal program program strategis pembangunan.
Kami juga mengapresiasi peran aktif dan arahan BPK, karena pertemuan dengan BPK terjalin rutin dan bimbingannya sangat instrumental.
Semua bekerja bersama dalam visi yang sama untuk memperbaiki tata kelola keuangan di Pemprov DKI Jakarta.
Alhamdulillah… tata keuangan telah berhasil diperbaiki. Bukan pembentukan opini publik tanpa dasar, ini adalah opini profesional dari BPK. Sebuah babak baru bagi kerja pembaharuan di Jakarta…
red: shodiq ramadhan
