Senarai Muhasabah bagi Penguasa

“There is freedom of speech, but i cannot quarantee freedom after speech.”(Idi Amin)

Ketika seorang penguasa minta dikritik, sungguh ia telah membuka pintu bagi perbaikan dirinya. Terlebih ketika ia sedang menjalankan peran yang sangat besar yaitu, mengurusi urusan umat. Sebab tidak ada manusia yang luput dari cela, maka kritik akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya.

Akan tetapi Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, kebebasan sipil di Indonesia sepanjang 2020 justru mengalami kemerosotan. Hal itu ditandai dengan banyaknya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dipersoalkan baik dengan cara pidana maupun intimidasi. (Republika.co.id, 12/12/2021)

Melalui survey Komnas HAM, sebanyak 21,8 % bahkan menyatakan belum tahu bahwa hak mereka berpendapat dan berekspresi dilindungi oleh konstitusi Undang-Undang Dasar RI 1945. Sementara 78,2 persen responden mengatakan sudah mengetahuinya dan 0,9 persen tidak menjawab. (Kompas.com, 15/12/2020)

Perlu perbaikan pada hal yang demikian, mengembalikan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam memenuhi hak kebebasan berpendapat. Sebab ketika kini ruang untuk bersuara semakin sempit, demonstrasi sulit, aparat pun kerap kali menindak masyarakat yang berbeda pendapat, tentu menjadi tidak sejalan dengan demokrasi.

Kebebasan berpendapat yang ada dalam salah satu pilarnya, justru hilang. Malah fenomena buzzer tumbuh subur pada waktu belakangan ini yang menempuh jalan media sosial (medsos), merespon kritik terhadap penguasa dengan menyerang pribadi yang berseberangan. Alhasil bentrokan sesama individu atau gerakan pun tidak bisa lagi dihindarkan.

Padahal sejatinya suara-suara kritis tersebut perlu didengar, demi perbaikan kinerja aparatur negara. Karena bisa jadi titik lemah tersebut tidak terindera oleh penguasa. Malah dikhawatirkan mereka akan mengeluarkan kebijakan yang tidak bijak, yang justru akan mengganggu kehidupan bermasyarakat.

Seperti terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBB), makna kritik adalah kecaman atau tanggapan kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Sedangkan kritik atau critism (Inggris) berasal dari Bahasa Yunani yakni kritikos yang berhubungan dengan krinein yang berarti memisahkan, mengamati, membandingkan dan menimbang.

Karenanya mekanisme kritik inilah yang perlu diperbaiki, diberi saluran yang benar agar sampai pesan tersebut pada penguasa. Hanya saja keberadaan UU ITE pun acapkali menghadang langkah masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi bagi penyelenggaraan negara. Akibatnya masyarakat kini enggan menyampaikan kritik. Padahal kritik tersebut perlu untuk menjamin sehatnya sebuah kehidupan bernegara.

Saling lapor menjadi kebiasaan baru yang muncul di negeri ini. Hal ini tentu memprihatinkan. Sesama anggota masyarakat saling curiga dan ingin menjatuhkan lawannya melalui jerat UU ITE. Melihat hal tersebut Presiden akhirnya menanggapi dengan baik dan bersedia meminta DPR untuk merevisi jika ditemui rasa ketidakadilan pada UU tersebut.

Inilah yang diharapkan dari seorang pemimpin negara. Siap dikritik dan berubah demi perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak seperti Jenderal Idi Amin Dada Oumee, adalah seorang perwira militer yang menjabat sebagai Presiden Uganda pada 25 Januari 1971- 13 April 1979, dikenal dengan julukan “Pembantai Uganda”. Ia mengatakan, “There is freedom of speech, but i cannot quarantee freedom after speech.”