Varian Baru Corona Tiba, Bukhori: Pemerintah Jangan Lagi Kecolongan!
Jakarta (SI Online) – Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengungkap ada dua kasus varian baru Corona B117 yang ditemukan di Indonesia pada Selasa silam (2/3/2021).
Laporan tersebut bertepatan dengan setahun pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu, sejumlah peneliti menyatakan virus varian baru ini lebih menular (infeksius) sekitar 40-70% dari varian sebelumnya karena mengalami proses replikasi lebih cepat di dalam tenggorokan. Bahkan, tingkat kematian dari virus ini 30% lebih mematikan akibat virologi yang tinggi.
Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf memperingatkan pemerintah untuk tidak lagi kecolongan dalam melakukan tindakan awal mengantisipasi penyebaran varian corona baru. Sebagaimana sikapnya di tahun lalu, Bukhori kembali menekankan pentingnya transparansi informasi dan kesigapan pemerintah untuk melakukan 3T (Tracing, Testing, Treatment).
“Berkaca dari evaluasi satu tahun belakangan, maka sudah saatnya pemerintah menghilangkan ego sektoral antar kementerian/lembaga. Perkuat peran BNPB selaku leading sector saat ini, dan manfaatkan data yang akurat untuk telurkan kebijakan yang saintifik dan berdampak,” ujar Bukhori dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (07/03/2021).
“Di samping langkah taktis tersebut, ada langkah moral yang juga tidak kalah penting. Pemerintah juga harus tegas dan konsisten menghadirkan teladan yang baik dalam penerapan protokol kesehatan (prokes). Pasalnya, hal ini berkaca pada insiden kerumunan di Maumere NTT beberapa waktu lalu saat kunjungan kerja Presiden, dimana saya sangat menyesalkan hal tersebut bisa mudah terjadi dan seolah tidak ada antisipasi,” jelas dia.
Pemerintah, demikian Bukhori melanjutkan, dituntut konsisten dan mampu memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Insiden di NTT adalah contoh yang kurang elok, apalagi dilakukan oleh seorang kepala negara yang semestinya terdepan dalam memberi contoh konsistensi antara kata dan perbuatan.
Lebih lanjut, Politisi PKS ini juga mengritik sejumlah kebijakan blunder pemerintah belakangan ini, seperti perpres terkait aturan investasi miras, sehingga menimbulkan gejolak di masyarakat. Pemerintah dinilai tidak sensitif dalam mencermati situasi bangsa yang tengah membutuhkan konsentrasi dan kerja kolosal dalam menghadapi persoalan krisis kesehatan yang sampai hari ini belum menunjukan kemajuan signifikan.
“Berkenaan dengan pencabutan perpres soal aturan investasi miras, sesungguhnya masalah tidak serta merta selesai bila Presiden menyampaikan kebijakan pencabutan tersebut hanya secara lisan,” kata Bukhori.
