Militer Myanmar Tolak Disebut Kudeta, Lalu Apa?
Naypydaw (SI Online) – Meski semua orang tahu jika yang terjadi di Myanmar pada 1 Februari lalu adalah kudeta militer, namun pihak militer negara tersebut menolak sebutan itu.
Juru bicara militer Myanmar, Mayjen Zaw Min Tun mengatakan, para jenderal hanya menjaga negara sementara mereka menyelidiki pemilu yang curang.
“Ini bukan kudeta,” Kata Zaw Min Tun seperti dikutip dari CNN, Sabtu (10/4/2021).
Zaw Min Tun mengatakan keadaan darurat bisa diperpanjang untuk tambahan enam bulan atau lebih selam dua periode dan jika tugas belum selesai. Dia tidak memberikan tanggal pasti kapan pemilu akan diadakan, tetapi mengatakan bahwa bahwa menurut konstitusi yang dirancang militer 2008, semua harus diselesaikan dalam dua tahun.
“Kita harus mengadakan pemilihan yang bebas dan adil dalam dua tahun ini,” ujarnya.
“Kami berjanji akan mewujudkannya,” imbuhnya.
Banyak pengamat mempertanyakan apakah militer, yang memerintah Myanmar selama setengah abad antara 1962 dan 2011, akan bersedia melepaskan kekuasaan lagi. Apakah pemilu benar-benar akan “bebas dan adil” dan apakah pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan partainya yang populer, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), diizinkan ikut serta.
Zaw Min Tun kemudian menunjuk pada serangkaian reformasi yang dimulai oleh pemerintah sipil semu pada tahun 2011 setelah militer menyerahkan pemerintahan langsung, yang membuka jalan bagi pemilu 2015, di mana Suu Kyi memenangkan kemenangan gemilang.
“Kalau kita tidak menginginkannya sejak awal tidak akan ada proses seperti ini,” ujarnya.
Namun, konstitusi 2008 dirancang agar militer tetap berkuasa meskipun ada pemerintahan sipil. Konstitusi Myanmar mengalokasikan militer seperempat kursi di parlemen, memberikannya hak veto yang efektif atas amandemen konstitusi, dan para jenderal memegang kendali atas tiga kementerian yang kuat – pertahanan, perbatasan dan urusan dalam negeri.
Kecurangan pemilu menjadi alasan dari militer melakukan kudeta. Junta menuduh kecurangan pemilu yang meluas dalam pemungutan suara pada November lalu, yang akan memberi NLD masa jabatan kedua dan mandat untuk melanjutkan agenda reformasinya, termasuk upaya untuk mengubah konstitusi untuk membatasi kekuasaan militer.
Zaw Min Tun mengatakan militer telah mencoba untuk bernegosiasi dengan pemerintah NLD tetapi tidak ada tindakan yang diambil. Ia juga mengklaim junta memiliki “bukti kuat” bahwa pemilu itu curang, tetapi tidak menunjukkan apa pun kepada CNN.
“Kecurangan yang kami temukan dalam pemilu 10,4 juta, jumlah suara yang layak yang diumumkan oleh KPU sekitar 39,5 juta dan kecurangan suara adalah seperempat suara,” ujarnya.
KPU Myanmar telah membantah ada kecurangan pemilih massal dan pemantau pemilu independen mengatakan tidak ada masalah substansial yang akan cukup untuk membalikkan hasil. Aung San Suu Kyi dinyatakan menang dengan 83% suara.
Hingga saat ini, aksi protes anti kudeta yang diwarnai pertumpahan dari di jalan-jalan masih berlangsung di Myanmar. Setidaknya 600 warga sipil telah dibunuh oleh pasukan keamanan, demikian menurut kelompok advokasi Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik. [sindonews.com]
