Netanyahu Lengser, Siapapun Penggantinya Israel Tetap Entitas Penjajah yang Harus Dilawan
Tel Aviv (SI Online) – Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu dan rezimnya resmi tamat pada Ahad (13/06) setelah Knesset atau Parlemen dengan suara 60:59 menyetujui pemerintahan baru.
Rezim Netanyahu yang sudah 12 tahun berkuasa digulingkan setelah pemimpin oposisi Yair Lapid dan pemimpin ultra-nasionalis Naftali Bennett membentuk koalisi untuk membentuk pemerintahan baru.
Beberapa pemimpin dunia telah menyambut pemerintahan baru Israel, namun warga Palestina tetap menentang apa yang mereka anggap sebagai kelanjutan dari rezim sebelumnya, entitas penjajah.
Baca juga: Bennett, Calon PM Pengganti Netanyahu yang Lebih Radikal dan Esktrem
Presiden AS Joe Biden mengatakan Amerika Serikat tetap berkomitmen untuk keamanan Israel dan akan bekerja dengan pemerintah barunya.
Dalam sebuah pernyataan, presiden AS menyambut koalisi pemerintah baru yang dipimpin oleh politisi nasionalis Naftali Bennett dan berusaha untuk menegaskan kembali hubungan AS-Israel.
“Saya berharap dapat bekerja dengan Perdana Menteri Bennett untuk memperkuat semua aspek hubungan yang erat dan langgeng antara kedua negara kita,” kata Biden. “Israel tidak memiliki teman yang lebih baik daripada Amerika Serikat.”
“Amerika Serikat tetap teguh dalam mendukung keamanan Israel,” kata Biden.
“Pemerintahan saya berkomitmen penuh untuk bekerja dengan pemerintah Israel yang baru untuk memajukan keamanan, stabilitas, dan perdamaian bagi orang Israel, Palestina, dan orang-orang di seluruh wilayah yang lebih luas,” paparnya.
Menteri Luar Negeri Inggris juga mengucapkan selamat kepada Bennett dan Lapid atas pembentukan pemerintahan Israel.
Dalam sebuah tweet, Dominic Raab mengatakan dia berharap untuk melanjutkan kerja sama keamanan, perdagangan dan perubahan iklim Inggris-Israel, dan bekerja sama untuk mengamankan perdamaian di kawasan.
Baca juga: Calon PM Israel: Saya Telah Bunuh Banyak Orang Arab dan Itu Tak Masalah
Sedangkan Kantor Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas mengatakan, perubahan pemerintahan tetap menjadi urusan Israel dan tuntutan Palestina tetap sama.
“Ini adalah urusan internal Israel,” kata Nabil Abu Rudeineh, Juru bicara Abbas, dalam sebuah pernyataan.
“Posisi kami selalu jelas, yang kami inginkan adalah negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya,” imbuh dia.
Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengaku tidak peduli warna pemerintahan baru Israel. “Israel tetap menjadi entitas kolonial,” katanya.
Baca juga: Calon PM Israel Sebar Foto Hoaks Markas Hamas
“Terlepas dari bentuk pemerintahan di Israel, itu tidak akan mengubah cara kita memandang entitas Zionis,” kata Barhoum.
“Ini adalah pendudukan dan entitas kolonial, yang harus kita lawan dengan paksa untuk mendapatkan kembali hak kita,” imbuh dia. []
