Wakil Ketua MPR Apresiasi Langkah MER-C di Palestina

Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengeklaim apa yang terjadi di Palestina bukanlah perang agama, bukan pertikaian muslim dan non muslim, namun ini adalah masalah kemanusiaan.

Ia juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan MER-C di Palestina sebagai wujud dari pelaksanaan konsensus kebangsaan yang menjadi amanah dari para pendiri bangsa, yaitu menjaga perdamaian dunia. Hal ini disampaikannya saat menerima kunjungan Ketua Presidium MER-C, dr. Sarbini Abdul Murad dan Tim di rumah dinasnya, Kamis (23/9/2021).

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 45 menit tersebut, kedua belah pihak berdiskusi mengenai masalah Palestina. Mewakili MER-C, Sarbini Abdul Murad menyampaikan progress program MER-C di wilayah Jalur Gaza serta kendala yang dihadapi saat ini yaitu masih sulitnya perizinan masuk ke Jalur Gaza untuk menindaklanjuti program pengembangan RS Indonesia di sana.

Menanggapi paparan Ketua Presidium MER-C, Wakil Ketua MPR RI periode 2019 – 2024 ini mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh MER-C di Palestina yang menurutnya merupakan pelaksanaan konsensus kebangsaan dan UUD 1945 dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dunia. Ia juga menekankan bahwa masalah Palestina bukan pertikaian muslim dan nonmuslim, namun merupakan masalah kemanusiaan yang menjadi tanggung jawab semua.

“Saya sendiri mengikuti perjalanan program MER-C di Palestina dari pembicaraan awal sejak 3-4 tahun lalu sejak saya masih di Media Grup. Saat ini ada dua saya melihat apa yang dilakukan MER-C dalam konteks kapasitas saya sekarang. Kita mengenal yang namanya konsensus kebangsaan. Salah satu yang jelas-jelas ada di dalam konsensus kebangsaan, ada dalam pembukaan UUD 1945 adalah ikut melaksanakan tercapainya perdamaian dunia. Itu tugas dan tanggung jawab kita menurut saya,” ujar Lestari.

“Sebagai warga negara yang baik, yang memegang teguh janji-janji kita terhadap konsensus kebangsaan, yang dilakukan MER-C sesungguhnya melaksanakan betul apa yang menjadi amanah dari para founding fathers, amanah kita dan tugas kita sebagai warga negara untuk ikut menjaga terciptanya perdamaian dunia dalam konteks negara. Saya betul-betul mengapresiasi rekan-rekan semua yang tergabung di MER-C yang terpanggil untuk bergerak,” tambahnya.

“Gaza bukan pertikaian muslim dan nonmuslim, ini betul-betul masalah politik. Tapi di atas itu semua saya melihat ini masalah kemanusiaan. Dengan cara kita masing-masing memiliki tugas untuk bisa mengambil peran dan tanggung jawab. Saya kira kehadiran MER-C sangat baik, membantu kita semua untuk meluruskan berbagai isu yang beredar atau terutama memberikan pemahaman sehingga kita bisa meletakkan permasalahan yang ada di Gaza Palestina ini pada konteks yang tepat. Kehadiran MER-C merepresentasikan keberadaan bangsa kita, menjalankan apa yang diamanahnya kepada kita sebagai warga negara dan juga sebagai manusia,” tambah Lestari kemudian.

Mengenai peran pemerintah, ia juga menjelaskan bahwa Pemerintah sudah mengambil posisi dan peran, Menlu RI juga sudah aktif berbicara dan mengambil peran. Namun menurutnya, konflik Palestina bukan sebuah konflik yang sederhana, cukup kompleks dan merupakan sebuah perjuangan kemanusiaan.

“Pemerintah dalam konteks politik luar negeri kita, sepanjang yang saya ketahui sudah mengambil posisi dan peran. Saya rasa Menlu kita sudah cukup aktif berbicara. Tapi kita juga tahu bahwa konflik Palestina ini bukan sebuah konflik yang sederhana, ini cukup kompleks, sekali lagi ini sebuah perjuangan kemanusiaan. Ini salah satu tugas kita semua, bukan hanya pemerintah, yaitu memberikan pemahaman yang tepat dan benar kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa melihat dan menempatkan masalah Palestina sesuai konteksnya. Saya kira ini baru bisa selesai kalau memang seluruh bangsa bersama-sama bersatu menyelesaikannya,” tegasnya.

Untuk itu, Lestari berharap dan mengajak agar semua pihak tidak lelah menyuarakan hal ini sehingga gerakan membela Palestina bisa lebih luas tidak terbatas sekat-sekat agama.