NU Jam’iyah untuk Semua Golongan, Bukan untuk Mengapling Kementerian
Jakarta (SI Online) – Indonesia adalah hadiah dari Allah SWT untuk bangsa, sedangkan Kementerian Agama tugasnya mengurusi semua agama dan kepercayaan. Bukan hadiah untuk Nahdlatul Ulama (NU) saja.
“Indonesia hadiah dari Allah untuk bangsa, dan Kementerian Agama itu mengurusi semua agama bahkan kepercayaan. Bukan hadiah buat NU saja,” ungkap Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI KH M. Cholil Nafis melalui akun twitternya, dikutip Senin pagi (25/10/2021).
Kiai Cholil Nafis melanjutkan, demikian pula dengan tokoh-tokoh NU. Mereka berjasa untuk bangsa, bukan hanya untuk NU saja.
“Begitu saat Kiai Hasyim Asy’ari mengeluarkan resolusi jihad untuk semua golongan,” kata Pengasuh Pesantren Cendekia Amanah Depok ini.
Baca juga: Bantah Yaqut, Sekjen PBNU: Komentar Menag Tidak Pas dan Kurang Bijak
Lebih lanjut, Kiai yang pernah menjabat Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) itu menegaskan, meskipun NU banyak bersentuhan dengan urusan Kementerian Agama tapi tak berarti kementerian tersebut harus dikuasai oleh NU. Sebab sejak dahulu NU jam’iyah untuk semua golongan.
“Jika masing-masing golongan mengapling kementerian dan lembaga negara maka semangat NKRI dan kebhinekaan akan sirna. Ojok ngasorake (jangan merendahkan/mempermalukan, red),” pungkas dosen Pascasarjana di UIN Jakarta dan Universitas Indonesia itu.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyebut Kementerian Agama (Kemenag) adalah hadiah yang diberikan negara kepada Nahdlatul Ulama (NU) secara khusus, bukan kepada umat Islam di Indonesia secara keseluruhan.
Pernyataan aneh dan ganjil itu disampaikan Yaqut dalam Webinar Internasional Peringatan Hari Santri 2021 RMI-PBNU bertajuk “Santri Membangun Negeri” yang disiarkan melalui kanal YouTube TV9 Official, dikutip Ahad, 24 Oktober 2021.
“Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU,” ungkap politikus PKB itu.
red: farah abdillah
