Wakil Ketua DPR: Hidup Masyarakat Lapisan Bawah Semakin Berat
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengingatkan beban biaya hidup masyarakat di Indonesia akan terus meningkat seiring melonjaknya inflasi belakangan ini.
Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, kini inflasi sudah tembus 3,91 persen sejak Januari-Juni 2022. Angka itu bahkan sudah lebih tinggi dibandingkan laju inflasi sepanjang 2021 yang hanya 1,87 persen.
Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Koordinasi Industri dan Pembangunan itu, inflasi tertinggi terjadi pada sektor pengeluaran makanan dan minuman yang mencapai 6,23 persen. Diikuti transportasi 3,92 persen, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga 3,41 persen, serta perawatan pribadi dan jasa lain 3,64 persen.
“Angka itu memberi gambaran beban biaya hidup yang ditanggung masyarakat sepanjang 2022 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun lalu. Bagi masyarakat lapisan bawah dan para pekerja, kondisi saat ini sangat berat karena tingkat upah hanya naik rata-rata satu persen,” ungkap Gobel dalam keterangan resminya, Rabu (20/07/2022).
Sementara, ancaman resesi sedang mengintai banyak negara tanpa terkecuali Indonesia. Jika RI kembali masuk ke jurang resesi, maka kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin lebar.
Apalagi, kata Gobel, jika tidak diiringi dengan strategi yang efektif untuk mengangkat kelompok berpenghasilan rendah seperti UMKM yang menyerap 97 persen tenaga kerja di dalam negeri. “Untuk itu, realisasi insentif bagi UMKM harus lebih diperbesar dan dipercepat,” imbuhnya.
Selain itu, pengusaha yang pernah menjadi Chairman Panasonic Gobel Group itu mengingatkan pemerintah untuk menjaga industri lokal dengan membatasi impor. Menurut dia, pemerintah bisa menggunakan belanja APBN atau APBD untuk menyerap produk lokal.
“Jangan seperti sebelumnya, program refocusing malah jebol untuk belanja impor. Ini sama saja duit kita untuk membiayai negara lain dan menyejahterakan buruh negara lain,” kata Gobel.
Jika impor berhasil ditekan, maka industri dalam negeri akan semakin maju. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak dan kesejahteraan masyarakat terjaga.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan potensi resesi Indonesia sebesar 3 persen. Hal ini, kata dia, berdasarkan survei yang dilakukan Bloomberg. “Kita (Indonesia) relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risiko (potensi resesi) tiga persen,” ungkap Sri Mulyani.
Hal itu katanya, berbeda dengan negara lain yang potensinya lebih dari 70 persen. Meski begitu, bukan berarti pemerintah terlena.
“Kami tetap waspada namun pesannya kami tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan, dari fiskal, moneter, sektor finansial, dan regulasi lain untuk memonitor itu (potensi resesi),” ujar Sri Mulyani.
red: a.syakira
