Tata Kelola Kapitalistik, Harga Telur Terus Melangit
Dalam dua pekan ini masyarakat dan pengusaha dibuat menjerit dengan kenaikan harga telur. Di beberapa daerah seperti di Jawa Timur, berdasarkan data dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jatim per 28 Agustus 2022, harga rata-rata telur ayam di Jatim sebesar Rp29.483 per kilogram (viva.co.id), di Jakarta sendiri harganya mencapai Rp32.000 per kilogram. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, harga telur sudah mencapai Rp60.000 per rak naik 20 persen dari harga semula.
Kenaikan harga telur ayam ini pun disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai akibat naiknya harga pakan ternak seperti jagung dan kedelai. Dikutip dari tempo.co, Presiden Joko Widodo menyebut kenaikan harga telur yang belakangan terjadi diakibatkan berbagai hal. Salah satunya karna harga pakan yang naik. Selain itu Jokowi juga mengungkapkan bahwa kenaikan harga telur dikarnakan adanya permintaan yang tinggi pada komoditas tersebut (tempo.co).
Mengenai kenaikan harga telur yang kini dirasakan oleh masyarakat, memang disebabkan oleh harga pakan yang naik akibat ketergantungan impor. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) Desianto Budi Utomo mengatakan bahwa Indonesia memang masih mengandalkan beberapa bahan baku pakan ternak dari pasokan impor. Desianto menambahkan meski volume bahan baku protein impor hanya sebesar 35 persen dari formula pakan ternak namun secara value, komposisi nilainya dapat mencapai 50-60 persen dari total pakan yang dibuat. Kemudian ongkos logistik intenasional yang juga ikut naik telah menyumbang kontribusi besar terhadap harga produksi pakan (cnbcindonesia.com).
Selain itu, tak dapat dipungkiri bahwa monopoli dan oligopoli oleh dua perusahaan integrator unggas terbesar di dalam negeri juga menjadi penyebab dalam kenaikan harga telur. Perusahaan integrator merupakan perusahaan peternakan unggas terbesar yang memproduksi pakan ternak, DOC (daily old chick), sapronak, budidaya ayam dan telur hingga produksi olahan. Mereka benar-benar menguasai industri peternakan dari hulu ke hilir.
Tata kelola yang sarat akan kepentingan kapitalis inilah yang menjadi alasan kuat melangitnya harga telur di pasaran. Faktor tersebut dan keterikatan Indonesia dengan perjanjian internasional seperti WTO menjadikan Indonesia tidak mandiri dan bergantung dari pada pangan luar negeri.
Penerapan tata kelola sistem kapitalisme pada sektor peternakan hanya menjadikan pemerintah ibarat wasit. Apalagi pemerintah yang lahir di sistem kapitalisme berwatak materialis yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri dan orang elite disekitarnya. Maka tak heran, mereka cenderung berpihak kepada korporasi daripada rakyat kecil.
Karna itulah umat sangatlah membutuhkan sistem alternatif yang ampu mewujudkan kemandirian pangan. Rasulullah Saw pernah bersabda, “Imam itu adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang diurusnya.” (HR. Muslim dan Ahmad).
Islam yang berpandangan bahwa seorang pemimpin merupakan pengurus rakyatnya lantas akan memberikan didikasi secara totalitas dalam pelayanan kepada rakyat.
Pertama, negara akan menerapkan kebijakan menjaga stabilitas ketersediaan pangan dari produksi, distribusi maupun menjaga keseimbangan penawaran dan permintaan di pasar. Negara akan mendorong para petani dan peternak untuk dapat mandiri dalam memenuhi pakan dan ketersedian pangan dalam negeri. Salah satunya dengan pemberian subsidi benih tanaman pakan, pupuk hingga bibit ternak terbaik yang diberikan oleh negara. Kedua, negara akan menutup pintu impor dan permainan monopoli yang dilakukan oleh swasta asing.
Ketiga, diterapkannya hukum ekonomi Islam dimana akan melarang oknum melakukan penimbunan, permainan harga, hingga pelaksanaan fungsi qadhi hisbah yang akan memonitoring transaksi maupun menindaklanjuti penyelewengan di pasar. Semua ini dapat berjalan baik jika ekonomi Islam diterapkan dengan sempurna. Waallahu ‘alam.
Azrina Fauziah S.Pt., Pegiat Literasi dan Aktivis Dakwah.
