Balada Kalender Wakil Rakyat di Sulitnya Kehidupan Rakyat
Rakyat kembali dibuat heboh oleh rencana yang dibuat oleh para anggota dewan. Ketika rakyat sedang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya, akibat harga komoditas yang terus meningkat. Para wakil rakyat ini justru berencana menganggarkan dana dari APBN sebesar Rp955 juta untuk mencetak kalender.
Dikutip dari Kompas.com (28/08/2022), saat ini, tender pencetakan kalender telah mencapai pengumuman pascakualifikasi. Tender ini dibuat pada 23 Agustus 2022 dengan kode tender 739087. Dari situs lpse.dpr.go.id, tender ini bernama “Pencetakan Kalender DPR RI”.
Tender itu berada di bawah satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekjen DPR RI Indra Iskandar menjelaskan, ada dua jenis kalender yang akan dicetak. Yaitu, kalender duduk jumlahnya 5.000 buah dan kalender dinding berjumlah 15.000 buah. Estimasi harga berdasarkan perkiraan Indra adalah Rp27.500,00/buah untuk kalender duduk dan Rp45.500,00/buah untuk kalender dinding.
Tender itu tentu membuat heboh publik. Akhirnya Ketua Banggar Sa’id Abdullah meminta agar pengadaan kalender itu dihentikan. Menurutnya, pencetakan kalender itu tidak urgen. Saat ini gawai dan jam tangan telah menyediakan kalender digital. Sehingga keberadaan kalender meja dan dinding terkadang hanya sebagai pelengkap dan penghias ruangan.
Beberapa bulan sebelum ini, publik juga dihebohkan dengan keinginan anggota dewan mengganti gorden rumah dinasnya. Angka Rp48,7 miliar pun hadir mewakili anggaran pengadaan gorden yang katanya sudah 10 tahun tak terganti. Setelah mendapat kritikan masyarakat, rencana ganti gorden yang memakan dana milyaran rupiah itu pun dibatalkan.
Tak sekali dua kali, para anggota dewan ini melukai rakyat dengan pengadaan tender yang tidak masuk akal. Seperti tahun 2015 lalu, untuk mengadakan pengharum ruangan, anggaran dana yang diajukan sebesar Rp2,8 miliar (tempo.co, 28/05/2022). Benar-benar fantastis.
Balada kalender wakil rakyat ini memberikan hikmah pentingnya empati dimiliki oleh para anggota dewan. Notabene, kehadiran mereka di Senayan semestinya mewakili rakyat dalam menuntut terpenuhinya kebutuhan hidup secara layak. Jangan hanya ingin nyaman sendiri dan melupakan kehidupan rakyat.
Apalagi saat ini rakyat ketar-ketir menanti pengumuman kenaikan harga BBM bersubsidi yang biasanya akan disusul kenaikan harga komoditas yang lain. Padahal saat ini, harga gandum telah naik dan membuat naik pula harga produk turunannya. Telur pun tak kalah mahalnya. Semakin sesak rasanya kehidupan rakyat saat ini.
Sementara di sudut negeri yang lain, sekelompok orang yang menamakan dirinya sebagai wakil rakyat justru menghambur-hamburkan uang rakyat. Bukankah sumber dana APBN salah satunya adalah pajak yang dibayar oleh rakyat.
Namun demikianlah watak pejabat publik di sistem demokrasi. Asas sekuler dan orientasi materi membuatnya tak pernah peka pada kondisi rakyat. Para pejabat publik mengidap amnesia akut saat duduk di singgasana kekuasaan.
Slogan “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” ternyata hanyalah omong kosong. Rakyat justru menjadi tumbal dan korban perselingkuhan penguasa dan pengusaha yang memiliki modal besar dan mendukung pencalonannya saat pemilu. Akhirnya suara rakyat dikhianati dan korupsi menjadi suatu keniscayaan dalam sistem politik demokrasi.
