Bicara Asas Keadilan, Anies Singgung Larangan Motor Lintasi Jl Sudirman-Thamrin di Era Ahok
Jakarta (SI Online) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, seluruh kebijakan di Jakarta harus mengedepankan asas berkeadilan untuk semua golongan.
Hal itu ia sampaikan saat membuka Jakarta Innovation Days di Balai Kota Jakarta, Selasa (27/09) kemarin.
Mulanya, Anies mengatakan di Jakarta seluruh golongan masyarakat berkumpul menjadi satu.
“Saya perlu sampaikan soal keadilan nih. Jakarta itu kota yang ada paling atas, ada yang paling bawah. Miskin-miskinnya Republik ini ada di Jakarta, tapi kaya-kayanya orang juga ada di Jakarta,” ujar Anies, seperti dilansir CNNIndonesia.com.
“Super ultra kanan ada, tapi super ultra kiri juga ada, lengkap kita ini,” imbuhnya.
Dengan beragam kelompok masyarakat itu kebijakan yang diambil juga harus mengedepankan unsur keadilan. Menurut dia jangan sampai ada kebijakan yang tidak adil di Jakarta.
Ia lantas menyinggung kebijakan larangan sepeda motor melintas di Jalan Sudirman-Thamrin. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pergub DKI Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.
Diketahui, aturan tersebut diteken oleh gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Pada tahun pertama memimpin Jakarta, Anies lantas mencabut kebijakan tersebut.
“Jangan sampai kita ke yang kecil, ‘wah ini mengganggu pemandangan kota’. Sementara, dulu waktu datang ke kota ini kita juga dulu kecil. Jangan sampai, misal dulu ada gagasan Jalan Sudirman-Thamrin tidak boleh dilewati motor,” kata Anies.
Anies berujar bahwa larangan sepeda motor melintas di Jalan Sudirman-Thamrin itu bakal berimbas pada mata pencaharian masyarakat. Misalnya, jika larangan tersebut masih berlaku, maka akan ada sekitar 500 ribu ojek online kehilangan potensi pendapatan yang bisa diraih pada pesanan di Jalan Sudirman-Thamrin.
“Jangan sampai ketika kita sudah makmur, keadilan itu tidak menjadi bagian dari perhatian kita. Ini terjadi di tingkat pengambilan kebijakan bahwa inginnya kita adil, ketika sudah dapat keadilan, tidak menjadi prioritas. That must not happen,” pungkasnya.
red: a.syakira
