Wakil Wantim MUI: Kemandiriannya Teruji Sejak 1912, Muhammadiyah Tak Boleh Diam terhadap Kezaliman
Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menyampaikan tahniah atas Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Surakarta yang akan digelar pada 18-20 November mendatang.
“Muktamar ke-48 akan segera diselenggarakan dengan penuh suka cita dan rasa optimisme tinggi bahwa struktur kepengurusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 lebih dinamis, kompak dan spirit jihad tinggi untuk membumikan nilai agama Islam yang berkemajuan dan rahmat bagi semesta alam,” kata Kiai Muhyiddin melalui keterangan tertulisnya kepada Suara Islam, Senin (14/11/2022).
Dalam kepengurusan nanti, Kiai Muhyiddin berharap adanya sinergitas antara generasi muda dan senior yang saling membangun.
“Komposisi ideal adalah perpaduan antara generasi kolonial dan milenial yang seimbang. Ini representasi keunggulan demografi yang dimiliki Indonesia saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, Muhammadiyah harus menjadi role model untuk terus membangun negeri ini dengan karya nyata.
“Energi positif generasi milenial sepatutnya dijadikan sebagai anchor utama melakukan perubahan total ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Persyarikatan tak boleh berhenti dalam berkhidmat,” jelasnya.
“Begitu juga pujian dan penghargaan dari banyak pihak tak akan membuatnya arogan dan lupa diri serta ujub,” tambah Ketua Dewan Pembina Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI) ini.
Kiai Muhyiddin mengatakan, tiga garapan utama Muhammadiyah, yaitu pendidikan, sosial dan penguatan nilai-nilai spiritual harus ditumbuh kembangkan.
“Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa diimbangi dengan penguatan sektor moral justru akan menimbulkan kekacauan dan spiritual hunger,” ungkapnya.
Menurutnya, Muhammadiyah dengan tagline Islam berkemajuan dan modal sosial yang relatif kuat seharusnya menjadi mitra pemerintah yang dinamis.
“Dengan Kemandirian yang sudah teruji sejak 1912. Ormas ini tak boleh diam menyaksikan kezaliman dan power abuse yang dilakukan oleh penguasa dengan berbagai alasan subyektif,” jelas Kiai Muhyiddin.
