Negeri ‘Budeg’ dan ‘Gendeng’
“Uwis, sampeyan menengo, ora perlu ngoceh-ngoceh koyo wong gendeng ..sajake ora dadi wartawan sampeyan gila tenan …” Itu gerutu publik hiruk-pikuk di warung-warung kopi sekarang.
Para menteri di Kabinet saja jadi pura-pura budeg ketika dengar berita di medsos menghadapi masalah ketika PT. Istaka Karya tepar alias bangkrut. Dan itu boleh jadi akan disusul ngantri banyak perusahaan BUMN lain yang ditugasi sebagai pelaksana proyek “mercu suar” Presidennya: infrastruktur tol, pelabuhan dan bandara yang tidak sedikit yang mangkrak dikarenakan kurang malah tidak fungsional.
Sudah duitnya dari berhutang berkontribusi “hanya” menambahi beban negara tengah menembus duapuluhan ribu trilyun. Juga menyulitkan dan menyengsarakan perusahaan subkontraktor, yang notabene perusahaan- perusahaan rakyat dibuat “mati-lumpuh” sampai nangis-nangis ngadu di DPR.
Apa ini tak sepantasnya disebut budeg dari kementerian penanggungjawabnya tak ada tanggapan sedikit pun? Apa lebih pantasnya disebut gendeng, dikarenakan sedang kegilaan dengan tugas PSSI-nya yang sedang membina Timnas bagian dari euphoria masyarakat penggandrung bola yang ujung-ujungnya bisa menjadi “sesajen” gulali manis kepentingan kampanye politik manggung bacawapres?
Lihat saja begitu hebatnya euforia di bidang olah raga lainnya berpamer dan berpamor riya begitu gemerlapnya popularitas dan kegengsian ingin merepresentasikan Indonesia supaya “diakui” sebagai negara “kaya” ikut-ikutan menyelenggarakan even balapan motor GP 500 CC.
Percuma saja jikalau bekasnya Stadium Istana Pacuan Mandalika hanya akan meninggalkan utang 4,6 triliun. Dan lagi-lagi main-contractor nya yang ditunjuk sampai ngemis-ngemis bak lagu melo kasmaran picisan mengadu ke DPR.
Terlebih, apa ini masih sepantasnya disebut juga budeg dan gendeng ? Begitu saja dilakukan pembiaran ketika secara akumulasi setelah sekian tahun seorang pegawai di luar eselon dua Dirjen Pajak melakukan “penggelapan dan money laundring” hingga Rp349 Triliun hanya diselesaikan dengan cara “budeg dan gendeng” juga cuman sekadar hearing di DPR bersama Menkopolhukam bak pahlawan jagoan baru, tapi hasilnya bak melodrama tak mantul juga, setidaknya seharusnya ditindaklanjuti secara lebih teknis di komisi DPR dengan pembentukan panja dan atau pansus? Secara teknis di eksekutif dengan tindak pengembangan hukum penyelidikan dan penyidikan di KPK? No way…!
Lah KPK kan bisa menjadi alat pentung dan politik yang seenaknya bak bajay di-drive Pemerintah. Sementara, polisi dibiarkan merdeka diberikan kebebasan sebebas-bebasnya kewenangannya sampai hanya tangan-tangan Tuhan melalui malaikat-malaikat-Nya diketahui kesewenang-wenangannya bahwa Satgasusnya ternyata mengelabui dan membohongi serta mencurangi Presiden selaku Kepala-nya dan rakyat dengan alasan “untuk turut mendanai operasional pemberantasan kriminal kok dari dana pendapatan melakukan tindak kriminal” melalui tindak perlindungan mafia narkoba, judi, prostitusi, traffiking, money laundring, penyelundupan, dsb. Apa ini masih dibilang tak sepantasnya budeg,gendeng atau gila sekalian?
Lantas, dikarenakan budeg, gendeng dan lemahnya lembaga hukum di negeri ini: KPK, Kepolisian dan MA, serta MK, malah mereka bersepakat dan berkongsi berkriminal membuat mafia peradilan, ya kebrengsekannya ini sudah pasti bakal bertunas, menyebar dan menular ke seluruh kepentingan kebutuhan rakyat di negeri ini:
Terbukti, untuk rakyat beli beras saja sudah ada mafia beras yang Bulog-nya begitu repot menghadapinya meski Direkturnya mantan Kabareskrim, ada mafia terigu dan garam, mafia minyak goreng, mafia migas, mafia tambang, dsb. Bahkan, saat masa darurat pandemi lalu ada “kegendengan” dan “kegilaan” luar biasa, adanya mafia kesehatan yang tak mempedulikan meski taruhan nyawa sekalipun.
Bahkan, boleh jadi sedang menjamur juga mafia pajak, mafia perbankan, mafia pinjol, dsbnya yang semuanya ramai-ramai dan mengeroyok semakin menyengsarakan rakyat.
Lah ya bener-bener ya benar jika perikehidupan negara dan bangsa ini sebagian besar sudah diselimuti kekuatan dan kekuasaan para mafioso: jelas ini sudah menjadi indikasi bahwa negara ini telah menggejala menjadi negara oligarki?
