Alat Politik Robot ‘Remote Control’ RG
Amat paradoks jika Rocky Gerung —di tengah-tengah adanya kekisruhan diametrikal politik antara tafsir “kritik” dan “hinaan” kepada Presiden Jokowi, disebut sebagai alat politik robot remote control untuk kepentingan tertentu.
Apalagi, tuduhan itu diucapkan oleh seorang pejabat publik seperti Moeldoko sebagai Kepala KSP:
“Silahkan dipersepsikan dan cari sendiri, pasti ada siapa dalang pengendali politik Rocky Gerung di belakang panggung atau di balik layarnya?”
Keniscayaannya secara jujur dan adil tak ada ada alat politik robot remote control itu bagi RG. Yang tepat dan presisi menjadi remote-nya adalah pikiran kecerdasannya, kemampuan rasional berpikir berdasarkan akal sehatnya dan itu bisa sampai jauh mendalam ke kedalaman berpikir filosofis filsuf yang mencerahkan enlightement bahwa betapa di negeri Republik Indonesia yang segala sesuatu memiliki potensi besar itu tengah “koma” dan “mati suri” demokrasinya.
Dan sebagai pejuang luar biasa demokrasi rasa-rasanya dengan kasus ini sudah selayak dan sepantasnyalah RG harus diberi gelaran baru “Maha Guru Besar Demokrasi” di Indonesia. Setelah banyak kalangan menyebutnya “Bapak Akal Sehat” pula.
RG itu selama ini melewati kurun mengkritisi tujuh Presiden bisa berjalan dan menjalaninya sendirian, tanpa pamrih tak ada yang membayarnya, no money politic, sepeser pun. Tidak seperti buzzeRp yang mencari duit dengan cara menjilat, menuduh DAB memfitnah. Bahkan, mengajar di Universitas Indonesia selama 15 tahun tanpa mengambil gaji.
Bukan pula di belakang panggung yang tuduhannya ada kepentingan domestik tertentu tetapi di depan panggung, adalah seorang akademis. Bukan pula ada kepentingan asing di balik layar malah di depan layar, adalah seorang intelektualitas. Sekalipun yang dihadapinya, adalah kekuasaan rezim otoritarianisme otoriter yang zalim ini.
Dan untuk pertama kalinya Kepala KSP sedemikian bereaksi keras bak ala “premanisme” untuk “menyerang” RG karena RG dianggapnya telah menyerang “lembaga kehormatan Presiden”.
Yang sesungguhnya secara demokratis memang sah-sah saja dan patut “diserang” bahkan penyerangan itu dilindungi oleh hukum konstitusi UUD 1945, sepanjang bukan karena alasan entitas kebencian apalagi balas dendam pribadi kepada Jokowi. Itu tidak sama sekali dilakukan oleh sekaliber intelektual RG.
Tapi rupanya terlanjur emosional Moeldoko, lihatlah membuat tetap RG pun cool and calm tak bergeming. RG pun tampaknya sangat siap “melawannya” untuk menjalani proses pengadilan dan peradilan hukum jika “ancaman” Moeldoko itu sampai ke ranah hukum.
Sekalipun yang mengawalnya itu seperangkat “political security power “, perangkat kepolisian yang telah memahami siapa itu RG yang bakal dihadapinya bukan orang sembarangan:
Adalah awal yang bagus ketika Bareskrim menolak pelaporan dikarenakan kasus ini, adalah delik aduan yang harus dilaporkan pengaduannya oleh Jokowi sendiri.
