Jangan Jadi Presiden, Kalau Tidak Mau Dicaci
Di negeri kita, presiden diberikan fasilitas nomor satu. Keamanannya, kesehatannya, makanannya, tempat tinggalnya, pengawalannya, pembantunya dan lain-lain.
Presiden adalah orang kuat nomor satu di tanah air. Ia mengangkat puluhan menteri, kapolri, panglima TNI, komisaris-komisaris BUMN dan lain-lain.
Ia juga digaji tinggi oleh rakyat, di samping bisa mengeluarkan uang untuk beli ‘apa saja’ dan menerima uang dari mana-mana yang seringkali rakyat tidak mengetahuinya.
Karena fasilitas dan berbagai kemewahan yang diberikan rakyat kepada presiden, maka rakyat berhak untuk mengontrol presiden. Bisa secara langsung atau lewat anggota DPR.
Rakyat berhak mengritik presiden bahkan ‘mencaci makinya’. Lihatlah di Amerika yang seringkali dijadikan rujukan demokrasi oleh para pejabat kita. Di sana rakyat bebas membuat tulisan atau buku yang membedah keburukan presiden. Di sana juga bebas rakyat untuk mengritik sekeras-kerasnya kepada presidennya.
Bahkan di masa Presiden Donald Trump, kita lihat bagaimana kelompok oposan penentang presiden membuat boneka Trump dan meninjunya beramai-ramai.
Maka bila Rocky Gerung mengatai presiden dengan bajingan tolol harusnya tidak dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan harusnya kelompok-kelompok pendukung presiden yang mencegah Rocky ceramah di berbagai kampus dan melaporkan Rocky ke kepolisian.
Moeldoko, kepala staf presiden, yang marah-marah di hadapan pers dan pasang badan untuk Jokowi, juga aneh. Mantan panglima TNI ini sepertinya tidak paham dengan demokrasi. Kalau paham, mestinya ia mengajak debat Rocky atau melaporkannya ke kepolisian.
Para pendukung presiden juga tidak konsisten dengan demokrasi. Kalau mereka konsisten, laporkan saja puluhan orang atau ratusan orang yang tiap hari berseliweran menghina atau mencaci maki presiden di medsos, khususnya Twitter.
Di ‘alam kebebasan’ mengadili pikiran atau perkataan seseorang bukan waktunya lagi. Biarkan orang bebas menulis atau bicara. Omongan balas omongan, tulisan balas dengan tulisan. Kecuali tulisan atau omongan yang arahnya pornografi atau ancaman penghilangan nyawa mungkin bisa dipidanakan.
Pihak kepolisian sendiri, bila sampai menjadikan tersangka Rocky Gerung, menunjukkan polisi tidak bisa berbuat adil. Polisi hanya menuruti kelompok pendukung presiden dalam memperkarakan Rocky. Harusnya polisi berpegang pada asas keadilan dalam masalah penghinaan, kabar hoaks atau apapun pasalnya pada kasus Rocky ini. Kalau Rocky ditangkap, harusnya puluhan atau ratusan orang tiap hari ada yang ditangkap. Karena, sekali lagi, di era internet atau medsos ini, hinaan atau cacian adalah biasa terjadi.
Tentu sebagai Muslim, kita mempunyai ada adab dalam bicara. Tapi kalau Anda jadi presiden, gubernur, walikota dan sebagainya, anda harus memberi kebebasan bagi rakyat untuk bicara. Dengan kebebasan bicara, maka dapat ditemukan pendapat mana yang terbaik. Dan rakyat, kita tahu, mempunyai gaya bicara yang berbeda, ada yang halus, datar dan ada yang kasar dalam bicara.
