Kritik IKN, Capres Anies: Timbulkan Ketimpangan Baru
Surakarta (SI Online) – Calon Presiden Anies Baswedan mulai menunjukkan taringnya dalam mengkritisi program-program pembangunan yang dilakukan rezim Jokowi. Hal ini dilakukan, setelah Anies ditetapkan sebagai Capres nomor urut satu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Di hadapan ribuan warga Muhammadiyah yang memenuhi Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Jawa Tengah, Rabu, 22 November 2023, Anies mengkritik pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Anies, pembangunan IKN saat ini justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru.
Pernyataan itu disampaikan Anies merespon pertanyaan yang dilontarkan salah satu panelis dalam Dialog Terbuka Muhamadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa yang diinisiasi Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah.
“Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan baru. Mengapa? Karena itu menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah di sekitarnya,” ujarnya.
Anies menyatakan jika pemerintah ingin mewujudkan pemerataan maka semestinya pembangunan dilakukan di semua daerah di seluruh Indonesia. Sementara dalam pembangunan IKN adalah membangun satu kota di tengah hutan. Dengan kondisi itu menurutnya antara tujuan dengan pelaksanaannya tidak sinkron.
“Kalau mau meratakan (ekonomi) Indonesia maka bangun kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan membangun satu kota di tengah hutan. Ini menjadi masalah dan akan menimbulkan ketimpangan baru,” ucap dia.
Ia menilai Pemerintah Indonesia saat ini masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan kemakmuran untuk seluruh rakyat. Ia mengungkapkan gagasan kesetaraan bagi semua untuk menuntaskan masalah tersebut tersebut.
“Negara ini didirikan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah intisari mengapa kita merdeka,” ujarnya.
Dia menekankan, prinsip setara dan keadilan bakal lebih diterjemahkan dalam berbagai macam kebijakan pemerintah. Ia menyebut ketimpangan yang terjadi saat ini masih sangat terlihat.
“Salah satunya dari sisi indeks pembangunan manusia (IPM) antardaerah yang pertumbuhannya tidak seimbang. Di Jawa dan Sumatera pada tahun 2013 skornya 69. Sedangkan di Kalimantan, Bali, Sulawesi, Maluku skornya 69 pada tahun 2022. Jadi ketinggalan satu dekade,” tuturnya. []
