MER-C: Masalah Palestina-Israel Bukan Konflik Agama, tapi Penjajahan
Jakarta (SI Online) – Menyoroti insiden kekerasan yang terjadi di Bitung, Sabtu (25/11/2023) yang dilakukan oleh Laskar Manguni terhadap Barisan Solidaritas Muslim (BSM) sehingga menyebabkan seorang peserta BSM yang tengah mengikuti Aksi Bela Palestina meninggal dunia, Ketua Presidium MER-C, Sarbini Abdul Murad, turut angkat bicara.
Sarbini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Laskar Manguni adalah sebuah bentuk kesalahan literasi dalam memahami konflik Palestina dan Israel.
“Perlu dipahami bahwa konflik Palestina dan Israel bukan merupakan konflik agama. Ini bukan konflik antara Islam dan Yahudi. Ini adalah masalah penjajahan dan penindasan. Bangsa Palestina saat ini mengalami penjajahan dan penindasan oleh zionis Israel. Mengibarkan bendera Israel dan insiden kekerasan dan yang dilakukan Laskar Manguni hingga mengakibatkan adanya korban jiwa adalah bentuk kesalahan literasi dalam memahami konflik ini,” ujar Sarbini melalui keterangan persnya, Kamis (7/12/2023).
Lebih lanjut Sarbini menyampaikan bahwa menaikkan bendera Israel yang dilakukan oleh Laskar Manguni adalah bentuk dukungan terhadap penjajahan. Menurutnya, hal ini adalah tindakan pelanggaran dan pengkhianatan terhadap konstitusi negara Indonesia.
Sebaliknya, membela Palestina adalah wujud tanggung jawab terhadap konstitusi dan sejarah. Tanggung jawab konstitusi karena termaktub dalam pembukaan UUD 1945 bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Tanggung jawab sejarah karena Palestina satu-satunya anggota KAA (Konferensi Asia Afrika) yang belum merdeka dan Palestina merupakan negara pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia.
Demo-demo yang dilakukan rakyat Indonesia, termasuk Barisan Solidaritas Muslim di Bitung adalah salah satu bentuk wujud tanggung jawab anak bangsa dan dukungan dalam konteks kemanusiaan kepada rakyat Palestina.
Apa yang terjadi di Bitung seharusnya bisa kita hindari agar tidak terulang lagi kapanpun dan dimanapun di negara Indonesia tercinta. Hal ini menurut Sarbini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengedukasi masyarakat dan seluruh anak bangsa agar mereka memahami akar peristiwa konflik Palestina dan Israel.
“Jadi kesalahan literasi dalam memahami konflik Palestina dan Israel masih terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Saya fikir, ini adalah tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini bagian dari tugas Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP). BPIP seharusnya bisa berperan lebih besar untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat. BPIP kalau bisa turun ke Minahasa untuk menjelaskan hal ini,” ungkap Sarbini.
red: adhila
