Kala Harta Kalahkan Kata
Dari hitungan cepat (Quick Count), nampaknya pasangan 02 diduga kuat akan menang dalam Pilpres 2024 ini. Dari berbagai lembaga survei, kemenangan pasangan 02 sekitar 58%.
Kemenangan Prabowo Gibran ini memang sudah diperkirakan sejak awal. Ini terutama karena campur tangan Presiden Jokowi dalam pilpres saat ini. Jokowi terang-terangan menggelontorkan Bantuan Sosial triliunan menjelang Pilpres 14 Februari 2024 kemarin.
Berdasarkan Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran 2024, anggaran Kemensos saaat itu direncanakan sebesar Rp79,19 triliun. Kebijakan anggaran itu didasari atas keputusan Presiden Joko Widodo yang berencana menghapus kemiskinan ekstrim pada 2024 dari Maret 2023 sebanyak 1,12% dari total penduduk.
Bantuan ini terdiri dari Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino ke 18,8 juta untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Alasan presiden penyaluran bantuan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Adapun, nilainya mencapai Rp400.000 per KPM.
Selain itu presiden juga menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023 dan akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga bulan Maret 2024.
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) juga diteruskan pada tahun 2024. PKH dibagikan secara bertahap, tepatnya 4 tahap dalam satu tahun. (Lihat https://www.cnbcindonesia.com/news/20240102091206-4-501952/jokowi-bagikan-5-bansos-ini-di-awal-2024-cek-daftarnya)
Tahap 1 dibagikan bulan Januari-Maret, kemudian tahap 2 dan 3 pada April-Juni dan Juli-Oktober. Sementara itu, tahap 4 pada Oktober hingga Desember.
PKH diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. PKH kesehatan akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) PKH kepada ibu hamil dan anak balita sebesar Rp3 juta per tahun.
Untuk pendidikan, pemerintah memberikan anak-anak SD bantuan sebesar Rp900 ribu per tahun, anak SMP Rp1,5 juta per tahun, dan anak SMA Rp2 juta per tahun. Sementara itu, untuk tujuan kesejahteraan, keluarga yang memiliki anggota berusia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas akan menerima Rp2,4 juta per tahun.
Selain itu pemerintah juga menggelontorkan dana yang bernama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yaitu keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25 persen terendah di daerah pelaksanaan. Bentuknya berupa kartu keluarga sejahtera yang salah satunya dapat digunakan di e-warong terdekat.
Meskipun namanya BPNT, masyarakat tetap mendapatkannya dalam bentuk uang. Jumlah yang diterima sebesar Rp200.000 per bulan dan dibagikan dua bulan sekali sehingga dalam satu tahun ada enam tahap penyaluran dan KPM akan menerima Rp400.000 dalam sekali pencairan.
Dulu bantuan ini namanya program raskin. Kemudian penyaluran raskin diganti menggunakan kartu elektronik. Kartu ini bisa digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.
