Program Populis, Tak Mampu Wujudkan Perubahan Strategis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 bakal fokus digunakan untuk mendanai program-program prioritas nasional. Program prioritas dengan alokasi kenaikan terbesar yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Tahun depan, anggaran makan untuk para anak sekolah ini mencapai Rp 335 triliun. (Kompas.com, 17-08-2025)

Alokasi untuk MBG tersebut mengambil 44 persen dari total anggaran pendidikan 2026 yakni sebesar Rp757,8 triliun. Sementara sisanya, dipakai untuk beasiswa Bidik Misi Rp17,2 triliun, beasiswa LPDP Rp25 triliun, dan beasiswa PIP Rp15,6 triliun. Sementara itu, anggaran yang ditujukan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan Rp178,7 triliun. Anggaran yang ditujukan untuk sekolah atau kampus 150,1 triliun. Adapun MBG ini ditargetkan akan dinikmati 82,9 juta orang dan dikelola 30 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (cnnindonesia.com,18-08-2025)

Anggaran Prioritas Hanya demi Popularitas?

Makan bergizi Gratis yang sepanjang 2025 ini sudah dijalankan, meski belum merata di seluruh sekolah, nyatanya banyak menuai polemik. Mulai dari para siswa yang keracunan makanan hingga menu yang tidak layak. Sebagaimana dilansir oleh kompas.com (28-08-2025) hampir 1000 siswa di Yogya keracunan MBG dalam sebulan. Luar biasa!

Tak hanya itu, sebanyak 135 siswa dan 2 guru di SMP Negeri 3 Berbah Sleman diduga keracunan setelah menyantap hidangan MBG itu, Rabu 27 Agustus. Kejadian ini hanya berselang dua pekan sebelumnya, ketika keracunan massal diduga akibat menyantap makanan program MBG juga dialami siswa dari empat sekolah di Kecamatan Mlati, Sleman. Keempat sekolah itu SMP Muhammadiyah 1 Mlati, SMP Muhammadiyah 3 Mlati, SMPN 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati. (Tempo.co, 27-08-2025)

Sungguh sangat disayangkan, praktik penyelanggaraan program MBG ini justru menuai persoalan di lapangan. Bahkan tak hanya itu, program ini menjadi celah korupsi di beberapa lapis pemegang kewenangan dalam penyelenggaraannya.

Inilah hakikatnya program populis yang menjadi proyek tambal sulam dalam sistem kapitalisme. Jika diwacanakan bahwa MBG bertujuan mengatasi stunting, nyatanya hal itu tidak menyentuh pada akar persoalan yang sesungguhnya. Stunting atau gagal tumbuh disebabkan kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak dalam kandungan hingga anak berusia dua tahun, meliputi asupan gizi ibu dan anak yang tidak mencukupi serta buruknya kualitas pangan. Selain gizi, faktor lain yang berkontribusi adalah sanitasi dan akses air bersih yang buruk, infeksi berulang, serta kurangnya pemahaman ibu tentang gizi dan pola asuh.

Jelaslah bahwa akar persoalan stunting adalah kemiskinan. Oleh karena itu, yang semestinya harus diprioritaskan oleh pemerintah adalah program pengentasan kemiskinan. Bukan sekadar program tambal sulam yang menghabiskan banyak dana, namun sejatinya tak menyentuh akar masalah sesungguhnya.

Kemiskinan, Buah Penerapan Sistem Kapitalis

Angka kemiskinan di negeri ini terbilang tinggi. Dilansir detikFinance, data Bank Dunia menunjukkan penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 171,8 juta jiwa atau mencapai 60,3% pada 2024. Sedangkan menurut BPS, jumlahnya sekitar 24,06 juta jiwa atau 8,57% per September 2024. Perbedaan tersebut muncul karena perbedaan dalam penetapan standar garis kemiskinan.

Namun, jika melihat faktanya di lapangan, kemiskinan di negeri ini tentu tak bisa ditakar dengan angka-angka semacam itu, karena tidak realistis dengan faktanya. Misalnya saja standar batas garis kemiskinan nasional yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 adalah Rp609.160 per kapita per bulan atau sekitar Rp20.305 per hari, yang dihitung berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas). Jelas angka tersebut tidak masuk akal, karena sejatinya ukuran seseorang itu terkategori miskin atau tidak bukan sekadar ia mampu makan di hari itu, tetapi mampu memperoleh makanan yang sehat dan kaya gizi serta mampu untuk memperoleh akses pendidikan dan kesehatan yang layak. Sangat nyata bahwasannya di lapangan jumlah real rakyat miskin alias tidak sejahtera jauh lebih banyak daripada angka yang disebutkan.

Sistem Islam Mengatasi Kemiskinan

Kemiskinan menjadi fenomena yang sulit terurai di negeri ini karena adanya salah kelola negara terhadap asset-aset strategis di dalam negeri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negeri yang kaya dan berlimpah sumber daya alamnya, mulai dari nikel, migas, hingga emas. Namun sayangnya semua itu diserahkan penguasaannya kepada pihak swasta, baik lokal maupun asing. Padahal sejatinya hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Dalam Islam, harta kekayaan yang depositnya besar dan tidak terbatas adalah terkategori milik umum, haram untuk diprivatisasi.