ABW dan Hak-Hak Kedaulatan Rakyat

Anies Baswedan yang selalu menghargai sejarah, oleh karenanya semoga saja tetap istiqomah akan dapat mengambil pembelajaran dari padanya, bahwa pencalonan dirinya sebaga Presiden di 2024 —seperti memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies sepenuhnya meraihnya berasal dari implementasi hak-hak kedaulatan rakyat. Sehingga, ketika Anies mendapatkan kepemimpinan Presiden selaku pemangku kedaulatan negara, kewajiban-kewajibannya pun tanpa beban implikasi dan kepentingan-kepentingan lain, selain sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Sesuai visi kenegarawanannya, “First Think First” Anies kelak harus mampu terlebih dahulu mereformasi demokrasi yang geniun di mana hukum dijadikannya panglima sebagai tonggak penjamin terimplementasikannya kesetaraan dan keadilan bagi seluruh lapisan rakyat.

Dan itulah pula yang sesungguhnya menjadi kunci membuat bangsa ini dapat bersatu untuk secara maksimal mengerahkan kekuatan penuhnya mewujudkan efektivitas dan produktivitas pengelolaan negara yang akuntabilitas, transparan dan bersih kelak. Misinya, apapun pengejawantahannya adalah demi rasa keadilan dan persamaan kesejahteraan dan kemakmuran segenap rakyat Indonesia.

Maka, ketika Anies Baswedan menjadi Presiden kelak dipastikan yang pertama akan terjadi, adalah kepunahan bagi oligarki konglomerasi dan oligarki partai politik, yang selama satu dasawarsa menjadi biang penyakit kemunduran bangsa.

Apapun, bilamana itu terkait hak-hak kedaulatan rakyat, siapa yang akan mampu membendungnya? Wallahua’alam Bishawab.

Dairy Sudarman, pemerhati politik dan kebangsaan, tinggal di kota Bekasi