ABW dan Momok Presidential Treshold
![](https://i0.wp.com/suaraislam.id/wp-content/uploads/2021/11/anies-mui-.jpg?resize=650%2C361&ssl=1)
Presiden, di kutub lain adalah “Puppets” yang lucu dan penurut yang selalu bisa membahagiakan “pemiliknya”, para oligarki korporasi konglomerasi.
Tapi bagi rakyat, adalah tukang pengelabu, hingga mahasiswa-mahasiswa dari dunia akademis yang selalu berpikir keilmuan dan fakta serta yang selalu mendemo dan mengkritisinya menyebutnya “The King of Lips Services”.
Habitat di Lembaga Legislasi
Padahal, sesungguhnya habitat yang paling tepat bagi President Treshold itu berada di dan untuk lembaga legislasi, tempat berkumpulnya para partai politik yang justru pernah merancang, membuat dan memainkan peran Presiden Threshold itu sendiri.
Sehingga, berpikir positif dan rasionalitas bagi mereka partai politik “anggota” President Treshold itu seharusnya bukan momok, tetapi menjadi ajang mimik yang dinamis dalam diskursus akademis dalam perdebatan kreatif dan inovatif ketika mereka menjalankan setiap tugas-tugas legislasinya, baik dalam penyampaian hak-haknya maupun kinerja dalam pengumpulan bahan dan materi pembuatan rancangan undang-undang. Bahkan, yang lebih penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Presiden.
Jika DPR fungsional seperti ini dan sebagai lembaga yang paling setara dengan Presiden karena tugas pengawasannya, maka akan berdampak bak efek domino secara positif pengaruhnya pula bagi lembaga-lembaga tinggi fungsional lainnya: melengkapi proses fungsi yurisprudensi dalam penegakan supremasi hukum oleh MA, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, lembaga penjaga penegak hukumnya “The Law Bodyguard” seperti Polri dan TNI.
Jadi bagi Presiden, President Threshold itu hanya sebagai suatu proses, ketika sudah menjadi seorang Presiden yang visioner dan misioner harus memiliki keberanian melepas “baju kebesarannya” dari segala kepentingan yang membelitnya, kemudian mengembalikan marwah Presiden sebagai lembaga Presidensial sejatinya pemimpin pemegang tertinggi kedaulatan rakyat.
Figuritas ABW
Maka, menjelang Pilpres 2024 mendatang, angka 20% President Treshold keniscayaannya akan semakin memperburuk preseden yang hanya mengakibatkan kecenderungan runtuhnya demokratisasi:
Apakah koalisi dari oligarki parpol yang sudah semakin gemuk itu akan tetap mempertahan cara-cara legislasinya di Presiden Threshold?