ABW dan Momok Presidential Treshold

Dalam sistem presidensial mekanisme Presidential Treshold, sesungguhnya bukanlah momok yang mengerikan dan menakutkan dalam sistem perpolitikan kenegaraan kita. Presidential Treshold itu bukanlah apa-apa, sekalipun dipakai sebagai ranah dan mekanisme alat politik oleh oligarki partai politik sekuat apapun. Itu pun masih bisa ditundukkan dengan sistem presidensial yang sesungguhnya geniun sebagaimana dianut oleh sistem nilai dasar Pancasila dan UUD 1945. Mengapa demikian? Karena di dalam sistem presidensial yang dibalut dengan sistem nilai dasar genial, mutual dan equal Pancasila dan UUD 1945, prakriteria eksistensi Presiden ketika sudah dijabatnya sesungguhnya sangat ditentukan oleh ketokohan dan kenegarawanan, secara subyektivitas perseorangan sendiri. Dikarenakan “seorang” Presiden adalah jelas pemimpin negara, memimpin setiap warga negara yang ada di dalamnya. Dimulai dari Hak Prerogatif Kajian yang paling sederhana akan hal ini bisa dimulai dengan terkait hak-hak prerogatif yang dimiliki oleh seorang Presiden. Sesungguhnya, tidak hanya diartikan sebagai kewenangan secara struktural dan organikal semata, tetapi sesuai wawasan kebangsaan dan kenegaraannya seharusnya melebihi, bahkan, dari sekedar kewenangan yang bersifat kultural dan sistem nilai. Jadi ketika jabatan Presiden tengah disandangnya, sesuai wawasan kebangsaan dan kenegaraannya Presiden dengan kewenangannya secara kultural dan sistem nilai Pancasila dan UUD 1945, maka: Presiden adalah “seorang” yang sangat relegiusitas mampu mengakomodir semua kepentingan jalannya peribadatan agama yang dianut oleh setiap warga negaranya di Indonesia; Presiden, adalah “seorang” yang harus mampu berlaku adil dan beradab dalam melaksanakan perikemanusiaan dalam perikehidupan di setiap warga negaranya; Presiden, adalah “seorang” yang harus mampu mengimplementasikan persatuan dan kesatuan di atas kebhinekaan dan kemajemukan yang mewarnai NKRI, menjaga keutuhannya dan selalu menunmbuhkan perasaan “nation state Building” Presiden, adalah “seorang” yang mampu menjamin adanya perasaan keadilan sosial yang mampu menyejarahterakan secara bersama-sama pada setiap warga negara di semua strata lapisannya; Pada akhirnya ketika Presiden itu terpilih sebagai hasil secara perwakilan dalam permusyawarahan dan kemufakatan, maka Presiden sesungguhnya adalah pemegang tertinggi kedaulatan rakyat seluruhnya, pemangku tertinggi amanat rakyat semesta, bahkan penghantar bagi keadilan dan kesejahteraan setiap rakyat Indonesia. Momok Dua Kutub Oligarki Parpol dan Korporasi Persoalannya, ketika President Treshold itu pasti akan menjelma menjadi momok yang mengerikan, manakala hanya dijadikan alat politik untuk menjadikan kedudukan jabatan Presiden: di satu sisi dibuat oleh oligarki partai politik yang memang semula menjadikan sebagai kendaraannya; dan di sisi lain oleh oligarki korporasi konglomerasi yang serakah membiayai bagi keberlangsungan prosesnya. Maka, kalau sudah demikian kedudukan dan kekuasaan jabatan Presiden adalah produk konspirasi dua kutub oligarki politik dan ekonomi yang sudah pasti akan bermuara kepada issue kepentingan, vested interested, issue keharusan balas jasa politik dengan tanggung rente ekonomi. Kalau sudah begini, maka dampak paling parah berakibat tercerabutnya kelembagaan Presiden dari akar kultural dan sistem nilai. Presiden kemudian menjelma menjadi kekuasaan otoriterisme, demi menafikan kekuasaan dirinya di antara kepentingan dua kubu oligarki partai politik dan korporasi konglomerasi. Presiden kemudian muncul sebagai sosok yang represif dan diskriminatif bagi rakyat, tapi akan bersikap loyalis mulia bagi kubu keduanya. Bahkan, mengambil pengalaman kecenderungan periodisasi kepemimpinan Jokowi bagi kedua kubu oligarki partai politik dan korporasi konglomerasi, Presiden malah diakui sebagai “petugas partai” yang kebetulan dari partai pemenang Pemilu. Presiden, di kutub lain adalah “Puppets” yang lucu dan penurut yang selalu bisa membahagiakan “pemiliknya”, para oligarki korporasi konglomerasi. Tapi bagi rakyat, adalah tukang pengelabu, hingga mahasiswa-mahasiswa dari dunia akademis yang selalu berpikir keilmuan dan fakta serta yang selalu mendemo dan mengkritisinya menyebutnya “The King of Lips Services”. Habitat di Lembaga Legislasi Padahal, sesungguhnya habitat yang paling tepat bagi President Treshold itu berada di dan untuk lembaga legislasi, tempat berkumpulnya para partai politik yang justru pernah merancang, membuat dan memainkan peran Presiden Threshold itu sendiri. Sehingga, berpikir positif dan rasionalitas bagi mereka partai politik “anggota” President Treshold itu seharusnya bukan momok, tetapi menjadi ajang mimik yang dinamis dalam diskursus akademis dalam perdebatan kreatif dan inovatif ketika mereka menjalankan setiap tugas-tugas legislasinya, baik dalam penyampaian hak-haknya maupun kinerja dalam pengumpulan bahan dan materi pembuatan rancangan undang-undang. Bahkan, yang lebih penting dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Presiden. Jika DPR fungsional seperti ini dan sebagai lembaga yang paling setara dengan Presiden karena tugas pengawasannya, maka akan berdampak bak efek domino secara positif pengaruhnya pula bagi lembaga-lembaga tinggi fungsional lainnya: melengkapi proses fungsi yurisprudensi dalam penegakan supremasi hukum oleh MA, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, lembaga penjaga penegak hukumnya “The Law Bodyguard” seperti Polri dan TNI. Jadi bagi Presiden, President Threshold itu hanya sebagai suatu proses, ketika sudah menjadi seorang Presiden yang visioner dan misioner harus memiliki keberanian melepas “baju kebesarannya” dari segala kepentingan yang membelitnya, kemudian mengembalikan marwah Presiden sebagai lembaga Presidensial sejatinya pemimpin pemegang tertinggi kedaulatan rakyat. Figuritas ABW Maka, menjelang Pilpres 2024 mendatang, angka 20% President Treshold keniscayaannya akan semakin memperburuk preseden yang hanya mengakibatkan kecenderungan runtuhnya demokratisasi: Apakah koalisi dari oligarki parpol yang sudah semakin gemuk itu akan tetap mempertahan cara-cara legislasinya di Presiden Threshold? Kemudian mempertahankan sosok Presiden penggantinya sekalipun Jokowi sudah melepas jabatannya sekaligus membatalkan keinginan ambisi di periode ketiga? Realitasnya sekarang, adalah suatu tindakan bunuh diri politik bagi para parpol yang mendukungnya, pun sosok calon Presidennya nanti. Rakyat sesungguhnya sudah sangat muak dan murka untuk segera menuntut adanya perubahan radikal, tidak hanya bersifat elementer karena momok kerikil tajam President Treshold, tetapi integrasi fungsional di setiap lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya, untuk menghalau Kekuatan President Treshold itu tetap di angka 20% atau tidak, bukan lagi pada kekuatan eksistensi komunitas parpol oligarki gemuk atau tidak, tetapi sangat ditentukan oleh faktor figuritas subyek perseorangan calon Presiden: ciri dan karakternya elegan, Smart, pandai, mondial dan mampu mengeskalasi kepentingan era melinialium. Tapi, tidak lupa selalu menjaga kemurnian nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam menunaikan tugas, kewenangan dan kewajiban menjalankan kebangsaan dan kenegaraannya. Intinya, di tengah sudah diramaikan dengan kemunculan calon-calon Presiden menjelang Pilpres 2024 mendatang baik di publik maupun media sosial, juga oleh banyak lembaga survey dan jajak pendapat yang harus dijadikan indikator utama adalah hal-hal tersebut di atas. Dan pastilah sudah bisa juga dianalisis siapakah calon yang muncul itu sudah merenda benang-benang yang bakal memajukan bangsa dan negara yang sesungguhnya sangat kaya itu ke depan, tetapi masih sangat miskin akal dan pengetahuan. Menurut analisa logis dan pandangan yang jujur, dari sekian calon, adalah Anies Baswedan. Karena dialah yang justru tersingkir dari arus besar mainstream President Treshold yang dimainkan oleh dua kutub oligarki parpol dan korporasi konglomerasi. Tidak hanya itu, dia juga membuktikan telah berhasil memimpin Jakarta, dengan kinerjanya berhasil mengembalikan marwah bahwa kepemimpinan yang berasal dari kedaulatan rakyat itu masih ada dan itu sangat mulia. Tidak kalah penting konsisten Anies pada keteguhan moral karena President Treshold juga membawa sarat penuh godaan keserakahan dan kerakusan, antara kuasi kuasa dan kuasi “money politic” tadi. Wallahualam Bishawab. Dairy Sudarman, Penulis, Pemerhati Politik.

SHARE:

Artikel Terkait

Anies Baswedan: Seorang Pemimpin Harus Punya Nilai Bukan Program Belaka

Insyaallah Anies Akan Bentuk Ormas

Jangan Minta Anies Arahkan Pilihan untuk Pilgub Jakarta

Anies dan Reformasi Kebaruan Partai Politik