Ada Upaya Kudeta di Partai Demokrat, Petinggi Istana Terlibat?
![](https://i0.wp.com/suaraislam.id/wp-content/uploads/2021/02/ahy-pd.jpeg?resize=650%2C375&ssl=1)
“Pengambilalihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang,” kata putra sulung mantan Presiden SBY itu.
AHY menuturkan oknum lingkaran istana itu telah mencoba memengaruhi 360 kader Partai Demokrat yang memegang hak suara untuk mengadakan Kongres Luar Biasa atau KLB.
“Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan untuk memenuhi syarat dilaksanakanya kongres luar biasa, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang yang besar,” kata AHY.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, AHY mengaku telah mengirim surat ke Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi ihwal dugaan upaya adanya pihak di lingkaran istana yang ingin mengambilalih pucuk kepemimpinan Partai Demokrat.
“Tadi pagi saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau,” kata AHY.
AHY juga mengatakan, gerakan itu juga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di dalam pemerintah.
“Gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo,” tuturnya.
Sepuluh hari sebelumnya, AHY bercerita, DPP Partai Demokrat menerima laporan dari kader di pusat dan daerah adanya manuver politik yang dilakukan lima oknum yang ingin melakukan “kudeta” di tubuh pimpinan Partai Demokrat.
Lima orang itu, terdiri dari satu kader aktif Partai Demokrat. Tiga mantan kader Partai Demokrat yang telah diberhentikan. Terakhir, ada oknum dari luar partai yang disinyalir sebagai pejabat tinggi dalam pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Sedangkan yang nonkader partai, seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami minta konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo,” tutur AHY.