Akhiri Ketidakadilan, LaNyalla Serukan Koalisi Rakyat Bersatu untuk Perubahan
Bandung (SI Online) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai peran serta masyarakat dalam menyerukan kepemimpinan untuk tahun 2024 layak diapresiasi.
LaNyalla menyerukan rakyat menyusun koalisi sebagai koalisi rakyat bersatu untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.
“Tema yang diangkat cukup menarik, ‘Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan’. Ini kalau dalam kalimat yang lebih singkat, padat dan jelas adalah Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan!” ujar LaNyalla dalam diskusi publik ‘Koalisi Rakyat untuk Poros Perubahan’ yang digelar Komite Peduli Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Ahad (26/6/2022).
Senator asal Jawa Timur ini mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan partai politik saat ini tengah sibuk menyusun koalisi. Karena katanya, pemilik kedaulatan yang sesungguhnya adalah rakyat, bukan partai politik. Dan demokrasi, lanjutnya, harus menjadi alat rakyat. Bukan rakyat dijadikan alat demokrasi.
“Tidak masalah. Silahkan saja. Justru dari sini harus kita awali, rakyat juga bisa menyusun koalisi, yaitu koalisi rakyat bersatu untuk perubahan Indonesia yang lebih baik,” kata LaNyalla.
LaNyalla meyakini, masih banyak kader partai politik yang memiliki idealisme. Namun, dengan mekanisme pemilihan anggota DPR yang memberikan peluang kepada peraih suara terbanyak, mereka seringkali tersingkir dalam pemilu karena keterbatasannya.
LaNyalla juga meyakini jika masih ada anggota DPR RI yang masih memiliki idealisme. Tetapi, dengan mekanisme satu suara fraksi dan aturan recall serta ancaman PAW, tentu melemahkan perjuangan tersebut.
“Sehingga harapan para pendiri bangsa agar tumbuh generasi yang lebih sempurna tidak terwujud. Karena hari ini yang tumbuh subur adalah oligarki ekonomi yang menyatu dengan oligarki politik untuk menyandera kekuasaan agar negara tunduk dalam kendali mereka,” terang LaNyalla.
Selain itu, LaNyalla meyakini bahwa saat ini bangsa Indonesia sudah tidak lagi mengerti kedalaman makna kata “Republik” yang dipilih oleh para pendiri bangsa. Padahal katanya, dalam kata Republik tersimpul makna filosofis yang sangat dalam, yakni Res-Publica, yang artinya kemaslahatan bersama dalam arti seluas-luasnya.
“Itulah mengapa kesadaran kebangsaan ini harus kita resonansikan kepada seluruh elemen bangsa ini. Bahwa kedaulatan rakyat harus kita rebut kembali, karena rakyat adalah pemilik sah negara ini,” tutur LaNyalla.
Selama menjadi Ketua DPD RI, LaNyalla mengaku sudah berkeliling ke 34 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota. Dari perjalanan itu, LaNyalla menemukan satu persoalan yang hampir sama di semua daerah, yaitu ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kemiskinan struktural yang sulit untuk dientaskan.
