Anggota DPR: Pengelolaan SDA di Era Jokowi Amburadul

Jakarta (SI Online) - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut pengelolaan sumber daya alam (SDA) di era pemerintahan Joko Widodo amburadul. Pemerintah, kata Mulyanto, dianggap gagal mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk mensejahterakan rakyat. “Yang terjadi malah SDA Indonesia dikuasai oleh segelintir pengusaha dan investor asing,” kata Mulyanto seperti dilansir situs resmi Fraksi PKS, 27/01/2023. Sementara masyarakat Indonesia sendiri, imbuhnya, hanya kebagian masalah dan dampak kerusakan lingkungan hidup yang panjang. “Belum tuntas penyelesaian kasus bentrok berdarah antar kelompok pekerja di perusahaan smelter nikel PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan kasus beking kegiatan tambang ilegal oleh orang dekat presiden, kita sudah dikejutkan lagi dengan kabar dari Bank Indonesia yang menyatakan dolar hasil ekspor barang tambang tidak masuk ke Indonesia. Hasil penjualannya justru diparkir di rekening-rekening luar negeri. Akibatnya devisa negara kita anjlok. Padahal cadangan sumber daya alam kita terus dikeruk untuk keuntungan pengusaha-pengusaha tambang tersebut,” beber Mulyanto. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini menilai kegagalan pengelolaan SDA selama ini karena presiden tidak paham persoalan tersebut. Di saat yang sama presiden dikelilingi oknum yang bermental korup yang lebih mementingkan diri sendiri dan kelompok daripada memikirkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dampaknya banyak keputusan presiden yang hanya menguntungkan pengusaha tapi menyengsarakan masyarakat. “Presiden ke depan harus sungguh-sungguh menata manajemen SDA kita ini. Jangan sampai SDA, khususnya hasil tambang yang terbatas ini hanya dinikmati segelintir oknum atau investor asing. Kita perlu tobat nasional dan kembali ke jalan konstitusi untuk mengelola SDA sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Serta menjalankan roda ekonomi nasional secara inklusif berkualitas bagi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Bukan pendekatan ekonomi yang eksploitatif dan ekstraktif yang memarjinalkan dan menghisap darah rakyat,” singgung Mulyanto. Mulyanto prihatin mendengar kabar bahwa banyak beking tambang ilegal adalah orang kuat yang dekat dengan Presiden. Ini yang mengakibatkan dirjen, gubernur dan walikota angkat tangan mengatasi pelanggaran usaha tambang ini. Kabar terbaru yang beredar sekarang ditemukan satu perusahaan tambang ilegal yang beromset miliaran yang ternyata dibeking oknum aparat keamanan. “Soal pajak atau royalti batubara Indonesia juga termasuk masih rendah, flat 13.5 persen di atas harga USD 90 per ton. Padahal harga batubara dunia saat ini membumbung tinggi mendekati USD 400 per ton. Kalau ini ditingkatkan, bukan hanya kita banjir surplus neraca perdagangan, bisa jadi kita tidak perlu utang untuk pembangunan,” ujarnya. Sementara, tambah Mulyanto, hilirisasi nikel dijalankan dengan setengah hati. Hanya menghasilkan barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah seperti nickel pig iron (NPI) dan fero nikel dengan kandungan nikel hanya empat persen. Lalu diekspor utamanya ke Cina dengan bebas pajak. “Insentif fiskal dan non fiskalnya diberikan sangat besar. Kemudahan mengimpor alat-mesin, yang bisa jadi barang bekas pakai. Termasuk TKA yang diduga pekerja kasar dengan berbagai implikasi sosial-politiknya,” tandas Mulyanto. red: a.syakira

SHARE:

Artikel Terkait

Wajib Batal, Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Langgar Wewenang Presiden dan DPR Periode 2024-2029

Tangkap Netanyahu dan Jokowi

Duo Skandal: Bahlil dan Jokowi

Prabowo Bolak-Balik Solo, Rakyat Harus Ikut Bolak-Balik Solo Juga