Anggota Fraksi PKS Kecam Wiranto Soal Pengungsi Jadi Beban Pemerintah
Jakarta (SI Online) – Anggota Fraksi PKS DPR RI, Sa’adiyah Uluputty mengecam pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyatakan korban bencana dan pengungsi di Maluku menjadi beban pemerintah.
“Hari ini masyarakat Maluku merasa tersinggung, marah, melukai hati masyarakat Maluku atas pernyataan seorang Menteri, pejabat negara Pak wiranto yang menyatakan bahwa korban bencana pengungsi di Maluku itu hanya menjadi beban pemerintah,” terang Sa’adiyah, Rabu (02/10/2019) di Senayan, Jakarta., seperti dilansir situs resmi PKS, pks.id.
Sa’adiah menyampaikan, bencana gempa bumi yang terjadi di Maluku beberapa hari yang lalu bukanlah sesuatu yang juga diinginkan oleh masyarakat Maluku.
“Korban dan bencana ini bukan atas permintaan masyarakat, sehingga tidak pantas pernyataan tersebut disampaikan oleh pejabat negara ditegah kondisi masyarakat yang masih berduka,” katanya.
Ia berharap, pemerintah tidak menomor duakan Maluku. Karena, lanjut Sa’adiyah, Maluku merupakan bagian dari NKRI dan ikut memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.
“Maluku bukan warga kelas dua di negara ini, Maluku ikut memproklamirkan NKRI, tapi hari ini Maluku merasa dianak tirikan. Jangan lupakan sejarah,” tegasnya.
Sebagai perwakilan masyarakat Maluku di DPR, Sa’adiyah akan terus mengawal janji pemerintah untuk masyarakat Maluku yang menurutnya hingga saat ini belum juga terealisasikan.
“Beberapa hal yang sudah dijanjikan oleh pemerintah pusat itu terkait lumbung ikan nasional, sampai hari ini belum terealisasikan. Sehingga, masyarakat Maluku berteriak kapan lumbung ikan nasional itu akan direalisasikan,” lanjutnya.
Sebagai informasi, pascaperistiwa gempa bumi dengan magnitudo 6,3 yang mengguncang Kota Ambon, Maluku, Kamis (26/9/2019) lalu, sejumlah masyarakat setempat masih khawatir untuk kembali ke rumah. Itu lantaran mereka mendapat informasi tentang adanya gempa susulan yang berpotensi tsunami.
Padahal, BMKG dan instansi terkait tak pernah mengeluarkan informasi yang membuat cemas warga Ambon itu. Menko Polhukam Wiranto mengatakan, akibat menyebarnya kabar tak benar itu, jumlah pengungsi gempa di Ambon kini membengkak.
“Dari laporan yang disampaikan memang banyak sekali pengungsi, tidak sebanding dengan kerusakan yang ada di daerah. Mengapa? karena pengungsi ini ditakuti adanya informasi bahwa akan ada gempa susulan yang lebih besar, ditakuti adanya tsunami akibat gempa,” kata Wiranto di Jakarta, Senin (30/09/2019).
“Sekarang sedang dilakukan sosialisasi bahwa tidak ada gempa susulan yang lebih besar lagi, tidak ada tsunami, diharapkan masyarakat bisa kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurangi besaran pengungsi, pengungsi terlalu besar ini sudah menjadi beban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah,” tutur mantan panglima ABRI itu.
Pernyataan Wiranto yang menyebut pengungsi menjai beban pemerintah itulah yang menuai protes. Banyak kalangan pernyataan itu menyakiti hati masyarakat Maluku.
Terbaru, Wiranto membantah berniat menyakiti perasaan korban bencana gempa di Pulau Ambon, Maluku.
“Tidak ada alasan dan tidak mungkin saya sengaja melukai hati masyarakat Maluku yang sedang terkena musibah,” ujar Wiranto dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10).
red: farah abdillah
