Anies dan “Angin Perubahan”
Terlebih, di belakang rezim penguasa Jokowi yang sudah amat berkuasa itu ada kekuatan super power lain juga yang bermain, yaitu kelompok kapital, cukong atau bandar, dikenal “ oligarki korporasi”
Belakangan keduanya, baik “partai oligarki” maupun “oligarki korporasi” itu, ternyata sangat berpengaruh buruk dan telah semakin merusak terhadap upaya-upaya penyehatan dan penegakkan demokrasi, kecenderungan lembaga-lembaga tinggi semakin terkooptasi semakin dikendalikan oleh Istana, KKN semakin luar biasa merebak, di internal kabinet justru menyeruak di kalangan menterinya tersemat label kebanggaan “penguasa-pengusaha” yang mengakibatkan penciptaan tata kelola good governance semakin melenceng jauh dari tujuan filosofis UUD 1945, membangun keadilan dan kesetaraan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Faktualisasinya, persenyawaan antara partai oligarki dan oligarki korporasi itu ternyata bersifat parasitisme, hanya merugikan negara saja yang seharusnya menjadi tempat bernaung dan berlindung rakyat: contoh-contoh masalah betapa negara itu tidak hadir dan tampaknya telah “menyerah” bertekuk lutut kepada para oligarki korporasi itu, adalah masalah kemunculan tiba-tiba kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng, harga BBM yang dikotomik antara pertalite atau pertamax membuat rakyat seperti dikastakan membelinya dengan aplikasi MyPertamina, sementara mengapa negara selalu “menyembunyikan” setiap naiknya tarif listrik ?! Yeng jelas, semua sudah di bawah kendali korporasi oligarki korporasi kan, pemerintah sudah tanpa reserve, tanpa mengindahkan kepedulian terhadap kondisi rakyat lagi.
Oleh karena itu, angin perubahan itu, di samping keinginan mewujudkan kebersatuan dan mempersatukan rakyat dari polarisasi yang terjadi, juga keinginan yang tak kalah membuncah luar biasa, adalah keharusan upaya membasmi dan menumpas habis kesenyawaan parasitisme antara partai oligarki dan oligarki korporasi yang sungguh sudah sangat parah menggerogoti dan merusak negara:
Justru, itu semakin menjadi keniscayaan, dikarenakan segala ketidakpatutan adanya persengkokolan ini merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa kelemahan, ketiadaan kewibaan dan ketegasan itu terletak di faktor Presiden Jokowi sendiri. Sehingga, bangsa dan negara ini semakin tak berdaya. Atau, boleh jadi secara “sengaja” dan “tersembunyi” pemimpin rezim penguasa ini telah ikut melibatkan diri pula dengan mereka?!
Makanya, dari sekarang dua tahun menuju pergantian Presiden di Pilpres 2024 itu, sudah tampak di langit Indonesia pusaran angin perubahan itu tengah mulai bergerak berkumpul dan berpusat di Jakarta, ketika seorang sosok Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta berhasil membangun Jakarta berkemajuan sangat luar biasa.
Berkemajuan sangat luar biasa dikarenakan Anies mewujudkan premis bahwa dengan kemurnian kekuatan kedaulatan rakyat alias tanpa oligarki korporasi pun Jakarta sebagai ikon kota super megapolitan modern mampu berkembang —terbukti Anies di awal jabatannya sudah berani melawan oligarki korporasi dengan menghentikan mega proyek reklamasi pantai utara Teluk Jakarta, menjadi simbol paradoksal dan segregasi politik yang berlawanan arus dengan arus utama mainstream adanya konspirasi antar oligarki politik dan ekonomi itu.
Terlebih, Anieslah yang mampu menghadirkan di Jakarta program-program yang dapat mengungkapkan dan membangkitkan perasaan keadilan dan kesetaraan, terutama yang selama ini tak dirasakan oleh masyarakat miskin dan terpinggirkan, nyaris kering kerontang tak diimplementasikan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Jokowi yang terlalu fokus perhatiannya ke infrastruktur industri, bukan infrastruktur petani, nelayan, dan buruh yang dahulu dipakai jargon “Wong Cilik” yang justru digunakan sebagai palang dan pialang pemenangan kampanyenya.
Makanya, Anies bak kelak menjadi pemimpin nasional pengganti yang diharapkan —sudah banyak digadang-gadang oleh partisipasi publik dengan banyaknya kemunculan komunitas relawan politik yang bertumbuh merata menyuarakan aspirasinya di seluruh pelosok antero Nusantara: menjadi premis yang semakin nyata dan niscaya bahwa seorang Anies Baswedan sudah sepantasnyalah layak menjadi Presiden pengganti Jokowi, di 2024-2029.
Dan peluang Anies menjadi Presiden semakin terbuka, ketika partai Nasdem dalam Rakernasnya di medio Juni lalu yang sungguh-sungguh mencerminkan demokratisasi “partai dan Indonesia” melakukan ‘moda’ transformasi politik dari bawah —bermotto restorasi perubahan Indonesia, membuka pintu memilih Anies yang paling direkomendasikan menjadi Presiden.
Partai Nasdem yang sungguh sangat cerdas berpolitik berhasil memanfaatkan momentum untuk keluar dari pola konvensional dan tradisi adanya kecenderungan partai-partai membangun koalisi terdahulu, yang nyatanya seringkali jatuh pada putusan konservatif mengusung Ketua Umumnya sendiri.
