Anies itu ‘Petugas Rakyat’ dan Berjuang dengan ‘Partai Koalisi Rakyat’

Ada tanda saling berkebalikan atau berlawanan jika kita membandingkan terjadi “keriuhan politik” antara anggota eks partai oligarki plus Gerindra dengan Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP) akhir-akhir ini: Di eks partai oligarki tengah riuh di antara para elite politiknya sendiri, terutama para Ketum partai, setelah bola pingpong “Putra Mahkota” Ganjar Pranowo akhirnya bermuara kembali ke sarangnya, di PDIP. Keriuhan itu terjadi jelas semakin menegasikan bahwa ada The Real King Maker yang telah membuat keputusan menyudahi betapa sangat “kesulitan” dan “kebingungan” selama ini dalam mengatasi permasalahan bagaimana mencari solusi jalan keluar semakin teralienasinya PDIP. Padahal, PDIP adalah partai pemenang pemilu 2019 dan sudah otomatis free kuota PT 20%, tetapi seolah terpenjara dalam “kesepian” di tengah-tengah hingar bingarnya dinamika pembentukan koalisi dan bacapresnya partai-partai itu. Siapa lagi kalau bukan Joko Widodo, seorang petugas partai menjabat Presiden yang masih berdaya dengan segala kekuasaannya mampu “merestorasi” keputusan politik Megawati Soekarnoputri pemilik trah Soekarno untuk menerima bacapres Ganjar Pranowo dari PDIP. Lantas, bagaimana nasib koalisi besar yang dianggotai KKIR dan KIB yang semula digadang-gadang juga oleh Jokowi untuk mendeklarasikan Prabowo-Ganjar? Ternyata, oleh tim ahli The Real King Maker itu semua “political round table” Jokowi diperuntukkan dalam kerangka mewujudkan energi daya dorong dan daya guna lebih besar lagi sebagai upaya membangun dan memantapkan tiga strategi meraih pemenangan Pemilu/Pilpres 2024: Pertama, peserta pemilih di Pemilu/Pilpres 2024 itu nanti 70% akan diikuti oleh kelompok muda dan usia produktif. Sehingga, Ganjar Pranowo, adalah pilihan tepat dari segi usia. Yang kemudian santer formasi bakal disandingkan dengan tokoh muda pula Sandiaga Uno. Itulah kenapa terkesan mendadak Sandiaga Uno keluar dari Gerindra, semata-mata adalah “rekayasa yang disengaja” supaya cepat hinggap juga ke PPP. Jadi, lengkap sudah di samping strategi sasarannya untuk menghadapi pemilih kaum muda itu. Juga untuk menemani koalisi PDIP yang masih “jomblo” untuk mengusir kesan lonely-nya itu. Kedua, semakin jelas menegasikan juga adanya —seperti penulis ungkapkan di artikel “Crooked Coalition” dimuat di situs suaraislam.id — yaitu, sistem keroyokan. Di Pilpres 2024 direkayasa bakal diciptakan tiga pasangan. Dua pasangan eks parpol oligarki itu sesungguhnya merupakan political patronist and partnership coalitions: Ada dari koalisi utama dianggotai PDIP dan PPP dengan bacalon Ganjar Pranowo - Sandiaga Uno. Dan ada dari koalisi penyangga, cadangan dan atau buffer. Pasangan bacalon Presiden-wapresnya bisa Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto dan atau Prabowo Subianto-Mahfud MD. Sistem keroyokan ini sekaligus berguna untuk melapis pencapaian raihan dua alternatif kemenangan —jika tidak pasangan GP-SU, ya PS-AH atau PS-M-MD— juga untuk memecah perolehan suara, terutama dari suara umat Islam yang terkesan tengah terakumulasi suara seluruhnya ke KPP. Sebagian, ke Koalisi Utama, sebagian lagi bakal ke Koalisi Cadangan. Dan ketiga, tentu strategi untuk mendapatkan kepastian persetujuan dari “penyandang dana” alias para oligarki konglomerasi korporasi yang kelihatan sumringah menandai kebersetujuannya atas strategi penetapan komposisi partai koalisi berikut pasangan bacapresnya sedemikian. Dan penyandangan dana di Pilpres 2024 ini akan sangat jauh lebih besar dan berapa pun harus mampu disediakan oleh oligarki korporasi itu sebagai sumber daya pokok dan utama lainnya untuk raihan pemenangan itu: adagium “no money no political” Sementara, keriuhan politik yang terjadi di KPP bukan dikarenakan merasa miris, gamang dan atau merasa ketakutan dengan apa yang telah terjadi di PDIP, KKIR dan atau KIB. Tetapi, sebagai pertanda berkebalikan seperti telah diutarakan di awal artikel ini, lawan politik KPP -lah alias eks anggota partai oligarkilah yang justru tengah dirundung kemirisan, kegamangan dan ketakutan. Dikarenakan untuk sekian kalinya mereka dengan segala upaya bagaimana “merekayasa” cara semenjak mempropagandakan penundaan pemilu, perpanjangan jabatan Presiden tiga periode, mem-bully Anies melalui buzzeRp, bahkan ada upaya mempidanakan Anies terkait Formula E atau juga PK ke MA oleh Moeldoko untuk berusaha mem-PTUN-kan AHY dan partai Demokrat, sehingga gagal dan terpaksa harus keluar dari KPP. Itu semua fakta faktual betapa cara kelicikan mereka itu sedemikian —seperti dituliskan oleh pakar tata negara Prof. Dr. Denny Indrayana tentang indikasi 10 cara upaya penjegalan Anies dan KPP —hanya demi untuk memenuhi ambisi mempertahankan kekuasaannya. Hingga, sampai buta mata, telinga, pikiran dan hati. Tetapi sebaliknya, sekali lagi berlawanan dengan itu, semua kelicikan upaya penjegalan itu dibalasnya oleh Anies dan KPP dengan cara berkesehajaan, elegant, santun dan beradab serta bermartabat. Dan yang lebih penting betapa mereka tak tergoyahkan tetap tegak menancap dengan pondasi kuat, kokoh dan solidnya KPP bersama Anies. Justru, Anies menyampaikan ucapan selamat kepada Ganjar Pranowo atas keterpilihannya sebagai bacapres dari PDIP. Bahkan, didoakan oleh Anies semoga Allah SWT melindunginya dan bersama membangun Indonesia dalam konstestasi demokrasi yang sehat di Pilpres 2024 akan datang. Bahkan, “keriuhan politik” di kubu Anies dan KPP yang viral di media sosial, adalah mencuatnya faktor-faktor indikasi diferensiasi dari hal berkebalikan yang opininya justru dilontarkan oleh orang biasa dari representasi rakyat kebanyakan —bukan tokoh nasional yang pro-KPP, akademisi dan atau analis politik, yaitu seperti: antara “Petugas Partai” dengan “Petugas Rakyat” dan atau antara “Partai Koalisi Besar” dengan “Partai Koalisi Rakyat”. Anies layak dan pantas disebut dengan julukan “Petugas Rakyat” dikarenakan beliaulah yang didambakan oleh rakyat untuk memimpin revolusi dan restorasi perubahan Indonesia signifikan mewujudkan kesetaraan, keadilan, kesejahteraan dan persatuan-kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan sungguh derasnya hujan badai angin perubahan itu semakin mendulum melumpuhkan segala anasir oligarki dan otoritarian di seluruh pelosok negeri dengan hingar bingarnya kemunculan kembali suara kekuatan “kedaulatan rakyat” dan “demokratisasi” yang selama ini tengah dirasakan menghilang. Itulah kenapa kemudian memunculkan pula istilah “Partai Koalisi Rakyat” sekarang: Di samping secara dejure KPP telah didukung dan diusung oleh The Three Musketeers, tiga partai pejuang revolusi dan restorasi perubahan Nasdem, PKS dan PD, secara defakto juga digadang dukungan dengan kekuatan sangat besar dan luar biasa “Partai Koalisi Rakyat”. Yang elemen dan komponennya, adalah dukungan dengan landasan keiklasan, ketulusan, kemandirian, dan keswadayaan: Itu tercermin dari berkemunculannya ratusan bahkan mungkin akan semakin bertambah menjadi ribuan dalam 5-6 bulan mendatang, yaitu komunitas sukarelawan politik geniune dengan nama seluruhnya pasti berlabel Anies untuk mengawal dan mengawasi sekaligus mengagregasi secara kumulatif perolehan suara Pilpres di seluruh pelosok negeri dengan membentuk posko-posko rakyat yang berbasis di seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Juga yang tak kalah krusial justru muncul terjadinya “pembangkangan” yang secara inheren berasal dari eks partai oligarki itu sendiri, seperti: terbentuknya relawan Go-Anies adalah diinisiasi oleh para pengurus dari DPP partai Golkar; demikian juga dari PAN kemunculan sukarelawan politik Anies Amanat Nusantara, adalah sinyal pembaleloan dari DPD-DPC yang tidak bersetuju dengan DPP; Atau juga dengan kemunculan sukarelawan politik Forum Ka'bah Membangun, adalah cermin “kegamangan” dari adanya ketidakutuham kepemimpinan sentral di PPP. Kemudian menarik garis sejarah agak jauh ke belakang tetapi masih terasa up date sekarang adalah adanya dukungan komunitas Gusdurian dan NU Garis Lurus serta Kultural yang pasti akan menggembosi perolehan suara PKB akibat ulahnya Cak Imin mendongkel trah Gusdur kemudian berlindung di ketiak rezim malah terjebak sendiri dengan kasus “kardus durian” yang hingga kini masih cukup “menggemparkan” itu; Sementara “penggembosan” suara tengah melanda juga kepada Gerindra sendiri dikarenaka proses rekonsialiasi Prabowo-Sandi ke Jokowi lalu telah membuat terjadinya eksodus besar-besaran hijrahnya pendukung Gerindra, terutama dari kalangan umat Islam ke Anies dan KPP. Yang menarik secara de facto bentuk dukungan lain “Partai Koalisi Rakyat” itu, adalah dari para pekerja fungsional di masyarakat, seperti: di lingkungan jajaran pendidikan umum dan agama seperti guru, dosen serta para akademisi lainnya, mahasiswa dan para siswa pelajar yang sudah memiliki usia hak pilih —mewakili dominasi populasi generasi milenial; juga para pekerja fungsional di bidang kesehatan, seperti para perawat dan dokter; juga di lingkungan veteran dan purnawirawan Polri dan TNI; termasuk para buruh, petani dan nelayan, mereka berduyun-duyun mendukung Anies kali ini. Dan sudah pasti dukungan dari segenap seluruh umat Islam, seperti seluruh jajaran ormas-ormas besar Islam, terutama di lokomotif Muhammadiyah dan sebagian NU, khususnya NU Garis Lurus dan Kultural. Komunitas para Ulama, Kiai dan Habaib, terutama para pemimpin pesantren. Bahkan, para ustaz, guru mengaji dan para marbot di masjid dan mushala di seluruh Indonesia. Bahkan, komunitas dari agama lain Nasrani, Hindu, Budha dan Konghuchu yang telah merasakan kenyamanan dan kelancaran pelayanan peribadatannya ketika Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta dipastikan akan memberikan dukungan seluruhnya kepada Anies. Jadi, jangan-jangan “keriuhan politik” di antara para Ketum eks partai oligarki yang jelas-jelas sampai difasilitasi campur tangan Jokowi sebagai simbol Kepala Negara itu adalah, unfairness , bahkan boleh dicurigai sebagai bentuk “psikopatik” alienasi baru yang sesungguhnya merupakan hanya kumpulan para elitisme pemimpin parpol yang tengah terjebak dengan keterlenaan kenikmatan kekuasaan di Istana Menara Gading. Padahal, sesungguhnya di altar istana itu sudah tercerabut dari akar-akar rumput rakyat pendukungnya yang sudah tertumpuk oleh pikiran dan perasaan jengah, bosan, kesal dan kecewa dengan mereka dikarenakan rakyat yang sesungguhnya pemegang daulat negara sudah memiliki dan menyimpan “rekam jejak” kinerja pencapaian Jokowi ternyata hanya meninggalkan legacy buruk yang dipenuhi “aib dan dosa besar politik” yang memang harus dihentikan kiprah ulahnya jika tidak menginginkan Indonesia ke depan semakin lebih parah dan akan berhadapan dengan kehancuran! Wallahu a’lam Bishawab.[] Mustikasari, 27 April 2023 Dairy Sudarman, Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

SHARE:

Artikel Terkait

Anies Baswedan: Seorang Pemimpin Harus Punya Nilai Bukan Program Belaka

Insyaallah Anies Akan Bentuk Ormas

Jangan Minta Anies Arahkan Pilihan untuk Pilgub Jakarta

Anies dan Reformasi Kebaruan Partai Politik