Anies Pejuang, Bukan Petugas Partai Bukan pula Boneka

Setelah purna tugas Gubernur pun, ternyata hujatan dan ujaran kebencian terhadap Anies tidak mereda di media sosial. Bahkan, semakin bertambah deras dan keras, seolah sulit dimengerti dendam kesumat apa yang melumuri jiwa para buzzeRp dan cebong itu. Padahal, mereka harusnya mengambil hikmah dan pengalaman terdahulu, semakin Anies dihujat, dihina dan dibenci, bahkan difitnah sekalipun. Anies bukannya tumbang dan jatuh hancur justru semakin moncer, bukan? Lihatlah kini selalu saja muncul tuduhan, hujatan dan ujaran kebencian terhadap Anies yang menyertai wE setiap adanya momentum peristiwa penting bagi Anies: Mendadak Anies dikriminalisasi secara politik tak tanggung-tanggung oleh lembaga KPK dan pengumumannya pun diinisiasi oleh Firly Bahuri langsung bahwa tengah adanya penyelidikan terkait dugaan Anies korupsi di ajang balapan Formula E. Aneh! Tanpa penggugat pelapor, artinya tiada pula siapa yang ditersangkakannya, juga atas obyek modus pidana apa yang diperkarakan, Anies tetap saja dipanggil oleh KPK ntahlah sebagai apa, malah disodorkan pelbagai macam pertanyaan yang mungkin tiada pula kontekstualnya. Momentum dipanggilnya Anies oleh KPK itu berselang hanya beberapa hari setelah bertepatan dengan peristiwa dideklarasikannya Anies sebagai bakal calon Presiden dari Partai Nasdem —padahal faktanya pengeloaan pendanaan balapan Formula E sudah diaudit oleh BPK sampai tiga kali dan Anies dalam pengeloaan keuangan APBD pun lima kali provinsi DKI di sepanjang sejarah Republik ini satu-satunya provinsi yang mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut. Hebatnya, proses kriminalisasi terus berlanjut yang seolah dibuat agar begitu “obyektif” itu sampai disertai pula melalui komentator beberapa ahli hukum dan guru besar dari akademisi segala, salah satunya seperti Prof. Romli seolah turut mengadvokasi pembenarannya. Targetnya, jelas membentuk persepsi publik bahwa Anies tengah menghadapi kemungkinan kasus korupsi. Tetapi, apa yang direspon oleh publik atas persepsi itu, sebaliknya publik justru akan melawan dan memberontak bilamana Anies sampai ditersangkakan dikarenakan baik secara fakta faktual, data maupun logika berpikir ini jelas tak lebih merupakan upaya kriminalisasi politik semata kepada Anies. Dan ketika 16 Oktober 2022 di Balai Kota ada acara euforia kesukacitaan pelepasan Anies yang dihadiri ratusan ribu pendukungnya sebagai tanda syukur atas prestasi dan keberhasilannya, di medsos justru viral hal sebaliknya: dikontroversikan dengan acara saat pelepasan Jokowi dan Ahok yang katanya penuh haru biru dengan derai air mata kesedihan, tanpa hura-hura dan pesta pora seperti itu. Ironis pembeda dua peristiwa dramaturgi itu, justru merekalah yang lupa bahwa acara pelepasan Jokowi itu sesungguhnya hanya menegasikan Jokowi itu berbohong—seperti mesin pencetak kebohongan yang menghasilkan kebohongan pula kesekian kalinya, jelas sudah mengingkari janjinya yang semula akan menuntaskan jabatan lima tahun Gubernurnya, tapi tergoyahkan komitmennya dengan godaan jabatan Presiden di Pilpres 2014. Secara sinonim sesungguhnya Anies pun sempat ditawari cawapres saat itu oleh Gerindra, tapi Anies tak tergoda, tak bergeming tetap memegang teguh komitmennya untuk terus memimpin Jakarta —kemudian mandat itu diserahkan kepada Sandiaga Uno wakilnya berpasangan dengan Prabowo Subianto mencalonkan berpasangan dalam konstestasi Pilpres 2014 itu. Dan yang lebih tak masuk pikiran logika lagi, acara euforia suka cita pelepasan Anies itu dituduh seolah “diatur” oleh dan atas perintah Anies kepada seluruh ASN para SKPD, sehingga supaya terkesan pengunjung sangat membludak. Termasuk, para Camat dan Lurah untuk mewajibkan ASN hadir, pembuktiannya viral di medsos seolah sangat presisi diperagakan undangannya yang mewajibkan perintah kehadiran itu. Tetapi, yang terjadi di lapangan justru mayoritas yang paling banyak hadir, adalah dari ratusan kelompok komunitas sukarelawan politik Anies. Sedangkan, ASN itu tenggelam entahlah tak nampak kemana. Komunitas relawan itu tidak berasal dari Jabodetabek saja, bahkan hadir pula dari pelbagai provinsi lainnya, termasuk yang paling jauh berasal dari Papua. Secara simultan ditambah pula acara pelepasan itu disambut oleh para kelompok komunitas relawan politik di seluruh Indonesia dengan pelbagai acara pawai keliling kota, pidato terbuka dan pernyataan redeklarasi dukungan terhadap Anies di daerahnya masing-masing. Jadi, sekali lagi mereka salah menjastifikasi peristiwa ini, fenomena banyaknya dukungan dari kelompok komunitas sukarelawan politik Anies itu semakin jelas dan terang benderang menjadikan premis: Itu nyata dan faktual bahwa ketokohan Anies adalah fenomena baru sebagai sang calon Presiden satu-satunya berdasarkan partisipasi publik yang sadar, iklas dan jujur, serta tanpa pamrih memang keniscayaan adanya keinginan dan asa Anieslah yang hendak mereka usung untuk memimpin mewujudkan perubahan Indonesia yang lebih baik. Keinginan dan asa itu mereka gantungkan di bahu dan pundak Anies semata. Bukan sebaliknya, seperti kelompok komunitas sukarelawan politik Jokowi yang memang hanya sengaja dicetak sebagai pesanan dan orderan politik yang bersifat artifisial dan sintesis belaka. Lihatlah dengan mata terbelaklak: keinginan adanya suara aspirasi rakyat Jokowi Presiden tiga periode sesungguhnya jelas modus rekayasa belaka: inisiasi Projo adanya “deklarasi rekayasa” kepala desa, juga terselenggaranya Musra, atau yang terkini Arief Puyono justru dari Gerindra yang bakal mengajukan amandemen konstitusi UUD 1945 adanya perubahan jabatan Presiden ke MK. Selanjutnya, dipastikan ke depan hingga melewati jadual masa kampanye nanti, kita semakin yakin, akan disuguhi tuduhan, hujatan, ujaran kebencian bahkan firnah itu akan semakin bergemuruh dan tajam di media sosial mana kala Anies akan sampai pada menemukan momentum akhirnya bahwa Anies memang kemudian dicalonkan resmi oleh partai-partai koalisinya sebagai calon Presiden. Boleh jadi tumbuh dan timbulnya sengketa demi sengketa itu akan terjadi melalui peperangan politik di dunia maya yang sengit dan brutal , narasinya tidak saja akan berlangsung secara keji dan curang, bahkan hegemoninya bakal melampaui tindakan dengan tujuan pembunuhan karakter. Maka, akan sangat berbahayanya bilamana partai oligarki yang sudah bermetamorphosis menjadi turunan, koloni, dan atau duplikasi ada keterlibatan oligarki korporasi yang memiliki kepentingan membekingi dengan ketersediaan dana amunisi dan logistik yang tak terkira, muncul upaya dan cara yang tak mempedulikan bagaimanapun caranya—sekalipun dengan cara-cara mafia-mafioso itu, tujuan akhirnya jelas adalah menjegal Anies tak bakal memenangi kontestasi Pilpres 2024 itu. Oleh karena itu tantangan Anies untuk meraih jabatan Presiden itu akan sangat berat diperlukan semangat, tindakan dan jiwa perjuangan dan kejuangan yang sangat besar pula. Bersyukurnya kita ternyata Anies memang seorang pejuang. Itu dibuktikan dengan nyata Anies berhasil membangun Jakarta berkemajuan tidak meninggalkan prinsip, bahkan menegakkan secara nyata kesetaraan dan keadilan. Juga tanpa konspirasi, kolusi dan korupsi. Anies pun anti oligarki. Pun bukan petugas partai, apalagi boneka partai. Itu berarti sifat dan sikap pejuang yang berani melawan arus kontradiktif yang jelas sekarang menjadi arus besar mainstream permainan politik rezim penguasa dengan pendampingnya partai oligarki berkonspirasi dan berkolusi oligarki korporasi. Di kabinet sudah vulgar terbuka di ruang publik, adanya jalinan jejaring “penguasa-pengusaha”. Ironisnya, tanpa rasa malu, risih dan atau rasa sesungguhnya hanya menjadi “pembebek”. Yang telah menjadi penyebab semakin melebar dan meluas kesengsaraan rakyat dan Anies sebagai seorang pejuang berkeinginan mengembalikan kedaulatan kekuasaan itu ke pangkuan rakyat. Sehingga, rakyat itu semakin berdaya, mendapatkan hak kesejahteraan dan keadilannya yang oleh rezim ini diinjak-injak sebagai manifestasi pengabaian yang sengaja dilakukannya sebagai akibat hegemoni serakah dan rakus atas kekuasaanya. Persoalan pokoknya, secara dejure konstitusional masih terbelenggu adanya syarat President Threshold 20%. Kendaraan Anies diusung partai Nasdem sudah benar. Tinggal menunggu koalisinya dengan Partai Demokrat dan PKS yang ntahlah hingga kini belum juga dapat diwujudkan. Padahal, ketiganya sudah on the right track, selaras dan serasi. Nasdem, adalah partai pemberontak dari koalisi partai oligarki. Sementara PD dan PKS adalah, oposisi. Ketiganya selayaknyalah menjadi bersatu untuk mengambil peran sebagai partai partisan pejuang. Yang layak pula mengusung Anies sebagai tokoh calon pemimpin pejuang pula. Lihatlah dukungan rakyat kepada Anies secara de fakto sudah sangat luar biasa. Gelombang gerakan dan pergerakannya akan terus membesar menggerus melawan aral dan rintangan yang justru ditimbulkan oleh kepentingan yang berlindung di balik konstitusi dejure itu bercokol konspirasi partai oligarki dan oligarki korporasi. Pun hingga koalisi partai partisan pejuang yang hingga kini masih “diragukan” dan “disangsikan” kebersatuannya pun belum secara tekad dan bulat terwujud. Ntahlah, apa penyebabnya apakah itu juga menjadi bagian godaan faktor “hirarki kekuasaan dan materialisme” yang masih menyelimuti dan menyelaputi pikiran dan perasaan mereka? Akhirnya, Anies itu jelas pejuang haruskah memperjuangkan asa meraih kepemimpinannya melakukan People Power bersama rakyat nanti? Seperti sampai tersirat di pikiran Syahganda Nainggolan salah satu dari petinggi KAMI, Eep Saefullah dari Pollmark, dll harus menyebutnya layaknya Nelson Mandela yang didukung rakyat?cWallahua’lam Bishawab Mustikasari-Bekasi, 23 Oktober 2022 Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan

SHARE:

Artikel Terkait

Anies Baswedan: Seorang Pemimpin Harus Punya Nilai Bukan Program Belaka

Insyaallah Anies Akan Bentuk Ormas

Jangan Minta Anies Arahkan Pilihan untuk Pilgub Jakarta

Anies dan Reformasi Kebaruan Partai Politik