Anies Tidak Berkhianat, Anies Menuju Kemenangan

Dengan penentuan cawapres ada sepenuhnya pada Anies, maka Anies berhak untuk konsultasi pada siapapun. Kepada Surya Paloh, Jusuf Kalla atau kepada tokoh-tokoh lainnya.

Dalam sejarah hidup Anies, tidak ada dalam dirinya pengalaman berkhianat. Berubah sikap bisa saja dilakukan, tapi bukan berkhianat. Anies disebut pengkhianat, bila sudah deklarasi resmi dan kemudian berubah sikap.

Memang wajar Demokrat marah, karena ketua umumnya tidak dijadikan cawapres oleh Anies. Tapi menyebut Anies sebagai pengkhianat, adalah keblabasan.

Peristiwa ini mengingatkan kita pada pemilihan gubernur Jakarta 2017. Saat itu tokoh-tokoh Islam di tanah air banyak yang sepakat calon dari kalangan Muslim satu saja untuk menghadapi Ahok. Tapi apa yang terjadi? Demokrat (SBY) ngotot tetap mencalonkan anaknya AHY, sebagai calon gubernur. Takdir Allah, AHY kalah dan Anies jadi gubernur.

AHY masih muda, 45 tahun. Bila SBY bijak, harusnya biarkan AHY menjadi menteri atau menko dulu. Tidak harus dipaksakan menjadi cawapres. AHY belum pernah terlibat dalam birokrasi pemerintahan. Ia bagusnya harus punya pengalaman memimpin pemerintahan dulu, baru nanti 2029 nyapres atau nyawapres.

Yang menarik, SBY pernah bercerita tentang mimpinya (19/6/2023). Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu bermimpi pergi bersama naik kereta dengan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan bertemu Presiden ke-8 RI.

SBY tidak menceritakan saat itu siapa presiden RI ke 8 itu dalam mimpinya. Apakah ini penanda Demokrat akan berlabuh ke PDIP? Atau itu bunga-bunga mimpi saja?

Jadi pilihan pasangan Anies dan Cak Imin ini menarik. Karena ia bisa mempersatukan kalangan ‘Islam Modernis’ dan ‘Islam tradisionalis’ yang selama ini sulit menyatu. Anies dari keluarga Masyumi dan Muhaimin dari keluarga NU. Pasangan ini mungkin akan memenangkan pemilihan suara di Jabar dan Jatim yang penduduknya paling banyak di Indonesia.

Akankah Anies akan mengalahkan Ganjar dan Prabowo? Wallahu azizun hakim. []

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik