Aroma Liberalisasi Kampus di Balik Permen PPKS

Mas Menteri Nadiem Makarim kembali menjadi sorotan. Permendikbudristek 30/2021 (Permen PPKS) yang ditekennya menuai kontroversi. Ya, alih-alih mendapatkan apresiasi, peraturan ini justru menuai penolakan dari banyak pihak. Penolakan keras bahkan digaungkan oleh salah satu ormas terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menilai peraturan ini cacat secara formal dan materiel. Secara formal proses penyusunan peraturan ini tidak terbuka, sedangkan secara materiel peraturan ini dinilai melegalkan perbuatan zina atau seks bebas di lingkungan kampus. (kompas.com, 9/11/2021). Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis pun angkat bicara. Dalam akun Twitter pribadinya pada Rabu (10/11), ia mengungkapkan bahwa Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 pasal 5 ayat 2 tentang kekerasan seksual memang bermasalah karena tolok ukurnya persetujuan (consent) korban. Ia pun menuntut agar peraturan ini dicabut. Frasa 'persetujuan korban' yang terdapat dalam peraturan inilah yang mendasari derasnya arus penolakan terhadap Permen PPKS sebagaimana tercantum dalam pasal 5. Dalam pasal tersebut hanya mengatur tentang kekerasan seksual tanpa persetujuan korban. Ini berarti kekerasaan seksual dengan persetujuan korban tidak termasuk pelanggaran. Inilah yang menjadi landasan kuat bahwa Mendikbudristek dianggap melakukan upaya legalisasi zina dalam peraturan ini. Anggapan ini pun lantas dibantah oleh Pelaksana tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nizam. Dalam keterangan tertulisnya, ia menyebut tidak ada satu pun kata dalam Permen PPKS yang menunjukkan bahwa Kemendikbudristek memperbolehkan perzinaan. Ia juga menegaskan bahwa tajuk awal peraturan ini adalah 'pencegahan' bukan 'pelegalan'. (suara.com, 9/11/2021). Memang benar, dalam peraturan tersebut tidak ada kalimat langsung yang mencantumkan bahwa Kemendikbudristek melegalkan perzinaan. Namun, menjadi catatan penting kita bersama bahwa tercantumnya kata 'persetujuan korban' dalam peraturan tersebut, tak ayal lagi membuka pintu lebar bagi liberalisasi zina dan seks bebas, khususnya di lingkungan kampus. Alhasil, inilah yang patut kita waspadai, mengingat kampus adalah tempat lahirnya pemimpin masa depan negeri ini. Lahirnya berbagai peraturan yang menyokong perzinaan, sejatinya berakar dari paham sekuler yang menginfeksi negeri ini, tak terkecuali di dunia pendidikan. Frasa 'persetujuan korban' dalam Permen PPKS juga buah dari paham rusak nan merusak ini. Ini pun menjadi sinyal kuat bahwa sekularisme, yang menjadi rahim liberalisme, telah menyebar luas di tengah kaum akademisi dan cendekiawan, bahkan di seluruh sendi-sendi masyarakat. Alhasil, andai pun Permen PPKS ini direvisi bahkan dicabut, tidak menutup kemungkinan peraturan yang sama akan terus muncul dan disahkan. Sebab tuan-tuan penguasa telah menjadikan sekularisme-liberalisme sebagai ruh berbagai kebijakan untuk mengurus negeri ini. Kita pun patut mengelus dada. Alih-alih Mas Menteri dan kementeriannya terdepan dalam menjaga akhlak dan perilaku generasi, pihaknya malah makin membuka lebar pintu liberalisasi di lingkungan kampus. Mirisnya, ini terjadi di tengah gempuran deradikalisasi yang menyasar kaum milenial, termasuk mahasiswa. Lucu memang Mas Menteri ini, pintu perzinaan makin bebas terbuka, sedangkan berbagai aktivitas mahasiswa yang lebih religius dan Islami dicap radikal. Menolak lupa, isu radikalisme yang menyasar kampus beberapa waktu lalu, menyebut ciri-ciri yang berbau Islam; dari good looking tetapi pemahamannya radikal, hafiz Al-Qur'an, aktif kajian, hingga mengikuti pembinaan keislaman. Kampus semestinya menjadi benteng bagi sekularisme dan liberalisme yang menjadi biang kerusakan generasi bangsa. Bukan malah menjadi fasilitator bagi kebijakan yang menyokong dan menyempurnakan liberalisasi seksual yang membelenggu generasi muda dari berbagai arah. Kampus sejatinya adalah kawah candradimuka bagi calon pemimpin masa depan. Dari kampus semestinya lahir generasi cerdas lagi takwa, pelopor perubahan dan kebaikan. Selain itu, kampus juga merupakan tempat mencetak generasi masa depan. Baik buruknya proses pendidikan di kampus, mencerminkan baik buruknya masyarakat di masa mendatang. Alhasil, tidak semestinya kebijakan yang mengandung pemikiran dan nilai-nilai liberal diterapkan di kampus. Peran kampus sebagai pusat peradaban masyarakat, semestinya ditujukan untuk melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kepribadian takwa dan mulia. Manusia-manusia yang menebar kebaikan dan manfaat di tengah umat. Mata air ilmu yang menggerakan umat manusia ke arah perubahan hakiki. Jika kampus gagal melahirkan generasi yang berbudi luhur nan mulia serta berkualitas, niscaya berdampak buruk pada proses pengaderan pemimpin masa depan bangsa yang menjadi harapan umat. Selain itu, derasnya arus liberalisasi di lingkungan kampus juga menciptakan racun dan segunung problematika bagi masyarakat. Inilah buah dari sistem sekuler-liberal yang menjadi ruh berbagai kebijakan yang membelenggu negeri ini. Tujuan pendidikan sejatinya untuk melahirkan generasi yang bertakwa, berakhlak mulia, dan cerdas. Lalu, bagaimana jadinya jika peran kampus justru bergeser ke arah liberalisasi yang merusak generasi? Alhasil, menjadi pilihan baik lagi bijak jika Permen PPKS ini dibatalkan. Sebab tidak hanya berpotensi merusak generasi, tetapi juga bertentangan dengan tujuan hakiki pendidikan. Peraturan yang lahir dari sistem sekuler-liberal jelas tidak akan pernah mampu menuntaskan kasus kekerasaan seksual. Sebaliknya, justru sistem inilah yang menjadi biang kerok maraknya kasus kekerasaan seksual yang menimpa anak dan perempuan. Alhasil, masyarakat membutuhkan sistem alternatif nan solutif, yang mampu menuntaskan persoalan hingga ke akarnya. Sistem ini tidak lain adalah Islam. Akidah Islam merupakan akidah yang benar, yang mana di atasnya memancar seperangkat aturan yang paripurna, yang mampu memecahkan segala problematika kehidupan manusia. Sejarah telah mencatat dengan tinta emas, bagaimana keagungan peradaban Islam yang sukses melahirkan manusia-manusia cerdas lagi berkepribadian mulia. Para cendekiawan yang memiliki dedikasi tinggi terhadap kemaslahatan seluruh umat manusia. Dalam naungan Islam, kampus-kampus dibangun sebagai pusat peradaban, gudangnya prestasi dan ilmu pengetahuan. Luar biasanya, hal ini belum pernah diwujudkan oleh peradaban mana pun. Tidak heran, jika hari ini dunia berhutang banyak kepada Islam dan umatnya, sebab warisan peradaban yang ditinggalkannya. Kegemilangan ini dapat kembali diraih, jika Islam diterapkan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Dalam naungan Islam, tujuan pendidikan untuk mencetak khairu ummah akan tercapai. Kampus pun kembali berfungsi sebagai pusat ilmu dan riset teknologi. Sistem pendidikan yang bersendi syarak juga akan melahirkan generasi takwa, yang mempersembahkan keilmuannya semata-mata untuk menggapai rida-Nya. Bukan menjadi hamba dunia yang terbelenggu kepentingan korporasi hanya demi gengsi dan materi. Alhasil, Permen PPKS terbukti menambah daftar panjang kegagalan sistem sekularisme-liberalisme dalam menjaga generasi. Jelas, hanya dalam naungan Islam, dengan menerapkan aturan Islam secara kafah, generasi terbaik bangsa ini pun dapat terselamatkan dari jurang kenistaan dan kerusakan. Wallahu a’lam bissawab. Jannatu Naflah, Praktisi Pendidikan

SHARE:

Artikel Terkait

Aroma Kapitalisasi dan Liberalisasi di Balik RUU Kesehatan

Surat Terbuka untuk Mendikbudristek Nadiem Makarim

Nadiem Orang Berbahaya, Simpati PKI-kah?

Dimarahi Anggota DPR, Menteri Itu Ter-Diem Makarim