Aroma Pencitraan di Balik Hasil Survei Kinerja Memuaskan

Indikator Politik Indonesia baru-baru ini merilis hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut survei yang dilakukan pada periode 22-29 September 2024 tersebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di angka 75 persen. Merespons hasil survei ini, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan bahwa hasil survei dari lembaga Indikator Politik ini mencerminkan bahwa dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi, serta kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan selama ini masih sangat tinggi, apalagi menjelang akhir-akhir masa jabatannya. (antaranews.com, 4/10/2024). Hasil survei Indikator Politik Indonesia ini tampaknya membuat tuan penguasa dan pejabatnya makin jumawa. Apalagi tidak kali ini saja kinerja pemerintah disurvei dengan hasil survei yang memuaskan. Terbaru, hasil survei Litbang Kompas menyebutkan bahwa masyarakat puas dengan kinerja pemerintah Presiden Jokowi. Misal, dalam bidang politik, tingkat kepuasan masyarakat mencapai 85,5 persen. Sementara itu, dalam bidang kesejahteraan sosial, tingkat kepuasan masyarakat menyentuh angka 82 persen. Kepuasan masyarakat mengalami penurunan pada bidang hukum, yakni sebesar 59,9 persen. (kompas.com, 11/10/2024). Di masa-masa akhir menjabat, tuan penguasa tampaknya ingin meninggalkan kesan yang indah di mata rakyat. Padahal, fakta terus berbicara, derita rakyat yang tak kunjung usai karena berbagai kebijakan tuan penguasa yang makin tak berpihak kepada rakyat. Rakyat pun sejatinya cerdas, bahwa berbagai hasil survei yang memuaskan tersebut merupakan polesan akhir dari rangkaian pencitraan yang dipakai sebagai topeng penguasa. Ya, dalam naungan demokrasi adalah sebuah kelaziman jika lembaga survei menjadi mesin politik yang menguntungkan tuan penguasa dan para oligarki kapital. Lembaga survei ini pun kerap memproduksi narasi dan opini yang menggiring kepercayaan rakyat terhadap tingkat kepuasan kinerja tuan penguasa. Maka jangan heran jika hasil survei kerap kali memuaskan pihak penguasa. Padahal belum tentu hasil survei tersebut sesuai dengan fakta di tengah rakyat. Melihat tidak sedikit lembaga survei yang merilis hasil survei tingkat kepuasan kinerja pemerintah, semestinya membuat kita bijak menelaah. Sejatinya, negeri ini masih menghadapi segunung problematika di tengah rakyat. Ironisnya, derasnya pencitraan mampu menutupi dan mengelabui rakyat. Padahal, tidak sedikit kebijakan negara yang menampakkan keberpihakannya kepada oligarki kapital. Ya, menjadi rahasia publik, rakyat menanggung bebannya sendiri. Sebab, dalam paradigma kapitalisme, negara merupakan fasilitator dan regulator bagi kepentingan para pemilik modal. Sementara rakyat merupakan objek yang terus diperas darah dan keringatnya dengan berbagai regulasi yang mencekik hidup rakyat. Sebutlah, kenaikan PPN, subsidi BBM yang dibatasi, serta pelayanan kesehatan dan pendidikan yang makin komersial. Alhasil, kata hasil survei kesejahteraan rakyat makin memuaskan, faktanya rakyat makin sengsara. Sungguh, survei tingkat kepuasan kinerja tuan penguasa sejatinya ditunggangi banyak kepentingan yang menyesatkan rakyat. Andai tuan penguasa benar-benar amanah menyejahterakan rakyat, tanpa ada survei pun rakyat niscaya akan percaya. Tak perlulah menambah polesan pencitraan yang sejatinya menambah borok topeng penguasa. Penguasa tanpa topeng pencitraan sejatinya hanya akan lahir andai sistem Islam menaungi negeri ini. Sebab, dalam paradigma Islam, negara merupakan pengurus dan pelindung rakyat dalam berbagai aspek kehidupan. Menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara mengurus seluruh problematika rakyat. Dalam menjalankan amanah mengurus rakyat ini, iman dan takwa menjadi fondasi penting bagi penguasa dan para pejabatnya. Sebab, mengurus rakyat dengan syariat-Nya jelas memiliki konsekuensi berat jika terdapat kelalaian di dalamnya. Baginda Nabi Saw bersabda, “Siapa yang diamanati Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memimpinnya dengan tuntunan yang baik, ia tidak akan dapat merasakan bau surga.'' (HR Bukhari dan Muslim). Dorongan iman dan takwa, serta beratnya konsekuensi di hadapan Allah SWT kelak niscaya melahirkan para penguasa dan pejabat yang amanah dan menjunjung tinggi kejujuran. Para penguasa dan pejabat yang handal dan profesional dalam mengemban amanah mengurus rakyat. Para penguasa dan pejabat yang mengurus rakyat tanpa topeng pencitraan, semata-mata demi mengharap keridaan dari Sang Penciptanya. Para penguasa dan pejabat ini hanya akan lahir andai sistem Islam diterapkan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan. Sistem Islam niscaya akan mencetak pemimpin-pemimpin yang berkepribadian islami, yakni para pemimpin yang memiliki pola pikir dan pola sikap islami yang menjadikan syariat-Nya sebagai standar berpikir dan bersikap. Sehingga setiap problematika rakyat senantiasa diselesaikan dalam koridor syarak, bukan dengan polesan pencitraan. Inilah para penguasa dan pejabat yang mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyatnya, yang mendoakan rakyat dan didoakan oleh rakyatnya. Sehingga Allah niscaya akan menurunkan keberkahan pada seluruh penduduk negeri tanpa terkecuali. Sungguh kontras dengan para pemimpin yang lahir dalam naungan sistem kapitalisme-demokrasi saat ini yang justru terus-menerus melahirkan kesengsaraan bagi rakyatnya. Wallahu'Alam bissawab. [] Jannatu Naflah, Praktisi Pendidikan

SHARE:

Artikel Terkait

Perjamuan Terakhir Jokowi: Makan Pasir Laut

Wuih, Hakim Mogok

Jokowi Sang Penipu

Fufufafa Berakhir Ufufafaf