Arya Wedakarna: Penyulut Persekusi UAS, Anti Wisata Halal dan Perbankan Syariah
Jakarta (SI Online) – Anggota DPD RI asal Bali, Arya Wedakarna, dilaporkan sejumlah kelompok masyarakat ke Polda Bali. Di antara yang melaporkan Arya adalah lembaga Sandhimurti, Pusat Koordinasi Hindu Indonesia, dan Forum Surya Majapahit. Mereka melaporkan Arya karena mengklaim diri sebagai Raja Majapahit.
Dari penelusuran, Arya Wedakarna mempunyai nama lengkap Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa. Ia lahir di Denpasar, 23 Agustus 1980.
Pada 31 Desember 2009, Arya mengaku sebagai keturunan raja Majapahit Bali dengan nama lengkap Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III His Royal Majesty King of Majapahit Bali Sri Wilatikta Tegeh Kori Kresna Kepakisan XIX. Ia mengklaim telah dilantik sebagai Raja Majapahit Bali di Pura Besakih oleh pendeta Siwa Budha dengan gelar tersebut.
Jejak digital sikapnya yang anti-Islam masih dapat ditelusuri. Pada 7 Agustus 2014, melalui akun facebooknya, Arya Wedakarna, menulis status yang menyatakan penolakannya terhadap perbankan syariah di Bali. Aliansi Hindu Muda Indonesia dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) hari itu berdemonstrasi di depan Kantor Bank Indonesia Denpasar untuk moratorium/stop izin Bank Syariah di pulau Bali.
Sebulan sebelumnya di Bali juga terjadi aksi demonstrasi di depan kantor PT Jasamarga Bali Tol (JBT) jelang Idul Fitri 1435 Hijriyah, yang memprotes penggunaan kerudung dan peci hitam bagi karyawan di sejumlah perusahaan untuk menyambut Lebaran. Selain itu juga pelarangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri di Bali. Termasuk, di sekolah unggulan sekelas SMAN 2 Denpasar.
Arya Wedakarna adalah senator yang rajin mengampanyekan gerakan antisyariah di Bali, termasuk program wisata halal dan perbankan syariah. Presiden Aliansi Hindu Muda Bali Internasional ini mengaku curiga terhadap masuknya perbankan syariah di Bali. Meski ia mengaku tidak mempermasalahkan sistem ekonomi syariah, Wedakarna menuding ada keinginan dari pihak-pihak tertentu di balik branding syariah yang dibawa ke Pulau Dewata.
“Saya curiga, oknum-oknum itu punya pandangan yang sama dengan para teroris yang mengebom Bali. Mereka beranggapan bahwa Bali ini negeri kafir,” ujar Wedakarna seperti dilansir Republika.co.id.
Arya Wedakarna juga dituding sebagai provokator penolakan mubaligh asal Pekanbaru, Riau, Ustaz Abdul Somad (UAS) yang akan berdakwah di Bali pada Desember 2017 lalu. UAS dipersekusi pada 8 Desember 2017. Tuduhan mengarah pada Arya Wedakarna karena dalam akun Facebook-nya, Arya menuduh UAS sebagai anti-Pancasila.
“Siapa pun boleh datang ke Bali, Pulau Seribu Pura, bahkan Raja Arab Saudi saja tidak masalah datang ke Bali untuk berlibur asal tanpa agenda politik terselubung. Tapi tentu Bali menolak jika ada oknum siapapun yang datang ke Pulau Dewata dengan agenda anti Pancasila. Ngiring kawal NKRI dan Tolak Agenda Khilafah tersosialisasi di Bali,” kata Wedakarna melalui Facebook @dr.aryawedakarna, Jumat 1 Desember 2017.
Anggota DPR sekaligus politisi PKB asal Riau Lukman Eddy, saat itu, melaporkan Arya Wedakarna ke Badan Kehormatan (BK) DPD. Dalam laporan itu, Arya Wedakarna diduga menjadi otak pelaku atas persekusi yang dialami UAS di Denpasar, Bali. Tapi dalam pembelaannya, Wedakarna berdalih penolakan itu merupakan aspirasi masyarakat Bali yang sudah viral di medsos beberapa hari sebelumnya.
red: farah abdillah/dbs
