Bansos Tunai Tak Diperpanjang, HNW: Mensos Harusnya Berpihak pada Rakyat
Padahal, kata HNW, anggaran ada di Kemenkeu, dan pengajuan usulan tambahan anggaran bukan tabu, dan bukanlah hal baru dalam proses pengelolaan anggaran tahun berjalan. Sayangnya Menteri Sosial justru masih berkilah dengan alasan ketiadaan anggaran, sekalipun anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk perlindungan sosial tahun 2021 ada dalam jumlah melimpah mencapai Rp157,4 Triliun, dan Kemenkeu juga nyatakan ada cadangan anggaran di beberapa klaster perlindungan sosial.
“Sementara anggaran yang diperlukan untuk melanjutkan program bansos tunai itu hanya sekitar Rp12 Triliun per empat bulan, sangat mungkin diakomodasi dalam skema anggaran PEN untuk perlindungan sosial,” kata HNW.
Dirinya juga mencontohkan bagaimana Kementerian Agama sebagai mitra lain dari Komisi VIII yang juga sedang mengusulkan pengajuan tambahan anggaran untuk subsidi kuota pembelajaran jarak jauh madrasah senilai satu triliun.
HNW mengingatkan, momentum pertumbuhan ekonomi nasional umumnya terjadi pada kuartal dua tahun berjalan. Sepanjang kuartal dua tersebut juga akan terjadi momentum bulan Ramadhan yang rutin menyumbang porsi besar dalam pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu, selain dipandang dari sisi sosial, bansos tunai bagi masyarakat miskin itu juga perlu dilihat dari sisi pemulihan ekonomi karena akan mampu mendorong konsumsi sebagai bagian terbesar dari perekonomian Indonesia (57,6%).
“Bahkan untuk program itu Pemerintah mengalokasikan anggaran baru berupa subsidi perusahaan belanja digital untuk melaksanakan hari belanja online nasional. Seharusnya Pemerintah melengkapinya dengan pemberian bansos tunai agar masyarakat memiliki ketersediaan uang untuk dibelanjakan,” tuturnya.
Kata HNW, bauran kebijakan di kuartal dua berupa subsidi ke perusahaan belanja digital, di luar subsidi BUMN senilai Rp125T dan Asuransi Jiwasraya sebesar Rp20T padahal bermasalah karena korupsi, mestinya diikuti oleh perpanjangan bansos tunai ke masyarakat.
“Mensos punya daya tawar yang cukup, dan sesuai dengan sumpah jabatannya, harusnya mau berjuang keras dan cerdas mengajukan usulan tambahan anggaran untuk perpanjangan bansos tunai, agar masyarakat terdampak Covid-19 bisa tetap bertahan dan bahkan berkontribusi untuk suksesnya program pertumbuhan ekonomi nasional. Bu Mensos perlu meneladani Presiden Jokowi yang berani mencabut Perpres bermasalah terkait investasi miras,” jelas HNW.
“Karenanya Bu Mensos agar mencabut keputusan sepihaknya menghentikan program bantuan sosial tunai, dan segera mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu agar rakyat terdampak Covid-19 bisa bertahan dan bangkit dan menjadi bagian dari pemulihan ekonomi di tingkat yang paling riil yaitu rakyat miskin terdampak Covid-19,” pungkasnya.
red: adhila
