Bayar Influencer Puluhan Miliar, Pemerintah Harus Tanggung Jawab Atas Terbelahnya Masyarakat
Jakarta (SI Online) – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Bukhori Yusuf, mengritik gelontoran dana sebesar Rp90,45 miliar yang dikucurkan oleh pemerintah sepanjang tahun 2014-2020 untuk membiayai influencer.
BUkhori menilai tindakan pemerintah pusat yang menghabiskan dana sebesar itu sebagai bentuk kemubaziran mengingat masing-masing lembaga/kementerian telah memiliki bidang kehumasan yang seharusnya bisa dioptimalkan.
“Kita perlu mengapresiasi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) ini. Temuan ini jelas membuat publik berang. Sebab, akhirnya terkuak bahwa uang mereka selama ini ternyata dihabiskan oleh pemerintah dengan cara yang tidak etis, alias mubazir,” ungkap Bukhori dalam keterangannya, Ahad 30 Agustus 2020.
Baca juga: ICW: Pemerintah Habiskan Rp90,45 Miliar untuk Bayar Influencer
Dengan membayar influencer, Anggota Komisi VIII DPR ini menilai pemerintah tidak percaya diri dengan program yang telah mereka susun sehingga harus menyewa influencer untuk membuat publik percaya atas kinerja mereka.
Bukhori juga menganggap langkah pemerintah menggandeng influencer sebagai strategi bernegara yang buruk, apalagi apabila dalam rangka menambal kepercayaan publik kepada mereka yang terus merosot dari waktu ke waktu. Pasalnya, strategi tersebut ironisnya telah menimbulkan dampak eksesif di tengah masyarakat.
“Sebenarnya, kinerja pemerintah yang terus merosot berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan publik yang kian menurun. Alhasil, pemerintah kalang kabut sehingga mengambil shortcut dengan menggunakan influencer untuk memperbaiki public trust. Ironisnya, dampak yang terjadi justru fatal. Masyarakat kian terbelah dengan hadirnya influencer alias buzzer yang disponsori oleh negara ini,” sambungnya.
Lebih lanjut, politisi dari Dapil Jawa Tengah I ini menyesalkan fenomena sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini sebagai implikasi negatif dari kehadiran para influencer.
Masyarakat yang kritis dan jengah terhadap kebijakan pemerintah yang keliru acapkali dibunuh karakternya melalui para buzzer yang disewa untuk menjaga kepentingan politik kekuasaan. Tradisi untuk saling menegur dan menasihati antara rakyat dan pemerintah dalam sistem demokrasi semakin terkikis ruangnya akibat kekuasaan yang anti kritik. Alhasil, kekuasaan yang berjalan tanpa kontrol efektif justru akan mengarah pada watak pemerintahan yang otoriter.
“BPK harus segera menindaklanjuti temuan ini. KPK juga harus turun tangan karena kuat dugaan terjadi penyelewengan anggaran oleh pemerintah terkait dana untuk influencer ini. Secepatnya, pemerintah harus menghentikan program ini dan harus bertanggung jawab atas terbelahnya masyarakat akibat ulah influencer,” pungkas Bukhori.
red: farah abdillah
