Belum Ada Komitmen Investor Luar, JK Sebut IKN akan Bermasalah
Jakarta (SI Online) – Wakil Presiden RI dua periode HM Jusuf Kalla (JK) menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke depan akan bermasalah. JK mengatakan bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara akan bermasalah terkait dana pembangunan.
Pasalnya, sejauh ini dia belum melihat komitmen investor dari luar untuk turut serta mendanai pembangunan IKN. Sejauh ini, ujarnya, dana pembangunan IKN 20 persen dari total anggaran (APBN), sementara 80 persen diharapkan dari investor luar.
“Ini akan bermasalah, karena sampai sekarang kita belum belum melihat ada komitmen dari investor luar. Sulit investasi di suatu Ibu Kota, tidak mudah. Konsekuensinya mungkin pemerintah akan memperlambat pembangunan. Artinya tidak sesuai jadwal semula akan merayakan di istana di sana pada tahun 2024. Jadwal pembangunan akan tertunda,” ungkap JK dikutip dari Bisnis, Kamis 22 September 2022.
Soal pembatalan proyek IKN, JK mengatakan yang bisa membatalkan adalah pemerintah.
Lebih lanjut, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menyebut, bahwa rencana semula pembangunan IKN ditopang investasi asing, namun minatnya tidak sebesar yang diharapkan.
“Jadi tidak berjalan mulus nanti, kelihatan yang jalan investasi dari APBN. Kita melihat defisit tinggi, tapi anggaran tinggi. Ada konsekuensinya dalam defisit anggaran,” tukas JK.
Dia juga menyinggung berdasarkan pengalaman negara lain seperti Brasil, Myanmar butuh waktu 20 tahun untuk melengkapi pemindahan Ibu Kota.
“Pak Jokowi juga sudah menyebut perlu waktu untuk menyempurnakannya.”
Selain itu, tidak seluruh lembaga pindah, dan idealnya jarak pindah sekitar 30 kilometer seperti Ibu Kota Kuala Lumpur di Malaysia pindah ke Putra Jaya.
Dia menambahkan, hampir seluruh negara yang memindahkan Ibu Kota adalah negara federal seperti Amerika Serikat (AS), Malaysia, Myanmar, Australia, sehingga sejumlah urusan diselesaikan di tingkat daerah.
“Urusan tidak banyak. Umumnya pelaksanaan peraturan dilakukan di daerah. Berbeda, kalau mau investasi di Indonesia, urusannya di Jakarta, karena memang kewenangan daerah terbatas.”
