Beranikah Jokowi Mengganti Hilmar Farid?
Mencuatnya kesalahan fatal dalam Kamus Sejarah Indonesia, membuat nama Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid disorot luas oleh masyarakat.
Karya-karya dan langkah-langkah yang dilakukan Hilmar Farid mulai ditelusuri. Masyarakat pun menjadi paham bahwa memang Hilmar adalah salah satu dari tokoh yang pro komunis atau pro PKI yang kini menjadi birokrat. Kini, desakan untuk mengganti Dirjen Kebudayaan itu mencuat. Beranikah Jokowi untuk mengganti?
Informasi bahwa Hilmar Farid adalah pro komunis sebenarnya sudah lama. Tahun 2020, Fadli Zon dalam twitternya menulis bahwa Hilmar Farid adalah pro komunis/PKI. Beberapa media yang menelusuri riwayat hidup Hilmar juga menyatakan demikian.
Di tengah-tengah info Hilmar pro komunis, website resmi pemerintah kominfo.go.id membelanya. Dalam edisinya 26 Juni 2020 web ini menulis judul: “[HoAKS] Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid adalah Bos dan Otak Baru PKI.”
Baca juga: Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan yang Pro Komunis
Web ini kemudian menulis penjelasan: “Telah beredar informasi di media sosial yang memuat narasi yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid adalah bos PKI dan otak dari PKI baru. Dilansir dari postingan akun Instagram Hoax Crisis Center (HCC) Jawa Barat, unggahan tersebut adalah salah atau keliru. Tidak ditemukan pemberitaan media daring yang mengatakan Dirjen Kebudayaan, Hilmar adalah bos PKI atau otak PKI baru. Diketahui, PKI sendiri dilarang dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 bersamaan dengan larangan terhadap Komunisme, Leninisme dan Marxisme. Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri menegaskan bahwa Pemerintah juga berkomitmen penuh untuk menutup pintu terhadap komunisme di Indonesia. Payung hukum terhadap hal itu juga disebut oleh beliau sudah sangat kuat dan tidak ada keraguan terhadapnya.”
Kalangan PBNU yang dekat dengan pemerintah pun meradang terhadap Hilmar Farid. Mereka mengritik keras kenapa Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan Dirjen Kebudayaan ini tidak memuat nama KH Hasyim Asy’ari. Kritikan keras ini menjadikan Mendikbud Nadiem Makarim mendatang kantor PBNU.
“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami sudah membentuk tim untuk merevisi total kamus tersebut,” ujar Nadiem seperti dilansir NU Online.
***
Mengenai banyaknya usulan agar Jokowi mengganti Hilmar Farid, nampaknya sulit dilakukan. Sebab dalam pemerintahan Jokowi, setidaknya ada dua orang yang berpengaruh dalam pengambilan kebijakan. Yaitu Megawati dan Luhut Binsar Pandjaitan.
Baca juga: Soal PKI, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid Dituding Mau Belokkan Sejarah
Seperti diketahui dua orang ini tidak begitu memasalahkan Komunisme. Luhut terkenal sebagai pendukung Jokowi agar mendekat kepada pemerintah komunis China. Sedangkan Megawati dengan PDIP-nya dapat dikatakan sebagai penampung orang-orang yang konon disebut pro-komunis atau pro-PKI. Megawati ingin melanjutkan ideologi ayahnya Soekarno yang mempunyai mazhab Marhaenisme, Marxisme ala Indonesia.
Di samping itu, bila ditelusuri pejabat-pejabat yang diganti Jokowi justru yang menunjukkan pro Islamis atau yang memihak kepentingan mayoritas bangsa. Seperti penggantian Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan, Rizal Ramli Menko Bidang Maritim dan Sumberdaya Manusia dan Rachmat Gobel Menteri Perdagangan.
