Bermimpi Otoriterisme Mukidi di Negeri Wakanda
Yang ikut pacuan dari anggota partai koalisi gemuk yang lain, adalah Partai GoKar yang dilokomotif oleh Puhut Sarbin Penjaitan dan gerbong besarnya Banyulangga Hartotar dengan terus dan semakin memperluas korporasi membangun gurita oligarki kerajaan bisnisnya.
Yang kemudian oleh lembaga investigasi pajak global, Pandora Papers, dua orang itu keciduk masuk daftar hitam pengemplang pajak dengan memarkirkan pajaknya di negara yang memberi suaka pajak dengan mendirikan perusahaan cangkang. Tujuannya, jelas menggelapkan pajak yang seharusnya disetorkan kepada negara.
Apakah ini juga akan diikuti oleh anggota-anggota partai koalisi gemuk sesuai urutan perolehan suara terbesarnya? Seperti berikutnya Partai Dragerin? Boleh jadi dan ini suatu keniscayaan bilamana Mukidi tetap berambisi untuk menjabat di periode ketiga.
Seiring itu, sekali lagi rakyat Wakanda yang sudah dirampas kedaulatannya, sekarang semakin ditindas dengan ditandai semakin beratnya menopang kehidupan keseharian: fasilitas wajib dan mendasar bagi kebutuhannya yang harus disediakan oleh negara: pelayanan kesehatan, perekonomian dengan kebutuhan pokok dan pendidikan semakin terjerembab di kubangan “komersialisasi pasar” yang membuat harganya semakin tidak terjangkau, karena mahal.
Bahkan, untuk memenuhi ketiga kebutuhan mendasar itu, ironisnya rezim penguasa malah akan mengenakan pajak.
Alih-alih Presiden yang salah mengelola negara, rakyatlah yang harus menanggung beban negara melalui pajak sebagai imbas hutang negara juga yang semakin menggunung.
Itulah kondisi karut marut Negeri Wakanda dengan kepemimpinan otoriterisme Mukidi yang sudah dijagal oleh dua pendamping setianya: dalam pacuan yang sangat mengerikan antara kepentingan oligarki konglomerasi dan partai politik yang sangat serakah dan rakus.
Masyaallah, tiba-tiba terjaga, inikan cuman bermimpi dari tidur di siang bolong setelah beberapa hari susah tidur berpikir berat menganalisis kondisi Indonesia yang semakin sungguh mengerikan….
Dairy Sudarman, Pemerhati Politik.
