Bertemu di Doha, Menlu Retno: Taliban Komitmen Bentuk Pemerintahan Inklusif
Jakarta (SI Online) – Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Taliban berkomitmen membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan.
Retno mengatakan, komitmen itu disampaikan Taliban dalam pertemuan antara dirinya dengan Taliban di Doha, Qatar, pada 26 Agustus lalu.
Menurut Retno, pemerintahan yang inklusif akan mengurangi instabilitas dalam negeri serta memudahkan Taliban dalam menjalin hubungan dengan dunia luar.
“Kita bertemu dengan Taliban sengaja untuk menggunakan window of opportunity untuk menyampaikan pesan dan harapan Indonesia,” kata Menteri Retno saat rapat bersama DPR, Kamis, 2 September 2021, seperti dilansir Anadolu Agency.
Berdasarkan keterangan Menteri Retno, Taliban juga mengatakan bahwa mereka telah menunjuk pejabat sementara karena kebutuhan mendesak, sambil terus berupaya membentuk pemerintahan yang inklusif.
Adapun pejabat sementara yang ditunjuk antara lain menteri pertahanan, menteri dalam negeri, menteri keuangan, intelijen, gubernur Bank Sentral, serta gubernur ibu kota Kabul.
Selain mendorong pemerintahan inklusif yang dinilai menjadi tantangan utama Taliban saat ini, Indonesia juga menekankan agar Afghanistan tidak menjadi tempat berkembangnya kelompok teroris.
Terakhir, Menteri Retno menekankan soal penghormatan hak-hak perempuan dalam pertemuan dengan Taliban.
“Kami juga menegaskan Indonesia tidak memiliki vested interest di Afghanistan, satu-satunya keinginan Indonesia adalah melihat Afghanistan yang damai, stabil dan makmur,” ucap Retno.
Dalam kunjungan ke Doha, Retno sekaligus bertemu dengan Perwakilan Khusus Amerika Serikat untuk Afghanistan Zalmay Khalilzad serta Wakil Perdana Menteri Qatar sekaligus Menlu Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.
Retno menambahkan kunjungan ke Doha yang tidak sampai 24 jam itu bertujuan saling bertukar catatan terkait situasi terkini dan proyeksi sehingga memudahkan Indonesia mengambil keputusan ke depan.
Gerakan Taliban menguasai Afghanistan setelah mengambil ibu kota Kabul pada 15 Agustus, memaksa presiden Afghanistan dan pejabat tinggi lainnya untuk meninggalkan negara itu.
Perebutan kekuasaan yang tak terduga memicu kekacauan mereka yang ingin melarikan diri dari Afghanistan, termasuk warga sipil yang membantu tentara atau kelompok asing.
red: a.syakira
